September, Dinsos Mitra Evaluasi 5000-an Penerima PKH

Ratahan – Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) akan melakukan evaluasi validasi data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), mulai bulan September depan.

Kepala Dinas Sosial Mitra Frangky Wowor SSos mengatakan, hal ini untuk pemutakhiran perkembangan peningkatan ekonomi keluarga miskin di Mitra, sehingga bantuan benar-benar bagi warga yang membutuhkan. Menurutnya, dari antara 5000 lebih penerima PKH seharusnya derajat ekonominya sudah meningkat, sehingga harus diganti dengan yang layak bantuan.

“Di bulan September dan Oktober Dinsos akan membuat aplikasi untuk pendataan penduduk miskin kembali. Jadi ini sudah sistim android (handphone). Dari 14 Kriteria Miskin, bisa saja saudara penerima bantuan yang sekarang, terdegradasi dengan sendirinya. Tidak ada lagi yang karena punya kekerabatan dengan Hukum Tua, Camat atau Kadis yang menerima bantuan. Kalau Hukum Tua kasih keterangan palsu, maka persoalan tanggung sendiri. Jadi sudah tidak boleh lagi ada yang main-main,” tegas wowor di sela kegiatan Launching dan Edukasi BPNT Selasa (18/06).

Ditambahkan Wowor, program kementerian sosial bertujuan mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat di Mitra. Banyaknya program seperti PKH, BPJS, KIS, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pedesaan/perkotaan dan PKH merupakan upaya pemerintah untuk mengangkat rakyat dari bawah garis kemiskinan. “Kalau orang Manado bilang ‘so keroyok akang supaya nda mo miskin’. Oleh karena itu warga penerima bantuan jangan ter-nina bobo, jangan stagnan dan tidak mau keluar dari keadaan miskin. Nanti dengan program sistim aplikasi yang Dinsos sementara rancang, jangan kaget bila tereliminasi dan terdegradasi dengan sendirinya,” terangnya.

Selanjutnya, unsur pemerintah di desa seperti Hukum Tua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat dan Kepala Kecamatan diminta berperan aktif dalam menyeleksi warga yang benar-benar layak dibantu. “Kami sementara verivalid data PKH. Saya himbau Kumtua, tolong kami mau turun lapangan. Ada nama-nama pendamping yang akan mencari siapa yang sudah tidak layak menerima bantuan. Kita akan undang camat, hukum tua, BPD dan ketua BPD dan salah satu tokoh masyarakat yang ditunjuk, untuk merumuskan nama-nama penerima PKH. Mana yang sudah mau dikasih keluar karena sudah dinilai tidak layak. Kita akan rumuskan bersama-sama dengan berita acara. Nanti kami akan turun sesuai dengan jadwal,” tukasnya.

Sementara itu Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kementerian Sosial RI Mangara Simanjuntak mengatakan, pemutakhiran data penerima bantuan PKH di Mitra merupakan mandat Undang Undang. “Update perbaikan data sebagaimana UU 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentu Bupati menginstruksikan jajarannya ke bawah untuk mengupdate apakah yang sekarang ini (penerima bantuan) masih layak atau tidak. Jika tidak layak lagi,maka perlu diganti dari antara masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara lainnya,” tandasnya. (Red/Victor)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s