BPMS GMIM Segel UKIT YPTK, Ada apa?

TOMOHON – Badan Pekerja Mejelis Sinode (BPMS) GMIM yang dipimpin langsung oleh Ketua BPMS Pdt Dr Hein Arina, Kamis (11/7) kemarin lakukan penyegelan Universitas Kristen Indonesia di Tomohon (UKIT) Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen (YPTK). Tidak hanya itu, tempat perkuliahan, sejumlah asrama dan perumahan dosen YPTK ikut disegel.

Informasi yang diperoleh, Pdt Dr Hein Arina tiba di UKIT lengkap dengan pengurus inti Sekretaris, Bendahara ditambah sejumlah Ketua wilayah, langsung ambil tindakan penyegelan.

Menurut Sekretaris Umum BPMS Pdt Evert Tangel menjelaskan, penyegelan dilakukan merujuk pada Sidang Mejelis Sinode GMIM waktu lalu yang mengamanatkan untuk mengambil aset-aset GMIM. “Kegiatan ini terfokus pada pengambilan aset, tidak ada kaitan dengan kegiatan akademis. Apa lagi sebelumnya kami sudah lima kali menyurat,” ungkap Tangel.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan, salah satu alasan penyegelan dilakukan dikarenakan kondisi bangunan sudah rusak. “Untuk itu akan diperbaiki dan kalau sudah selesai akan dikembalikan untuk digunakan oleh gereja,” jelasnya.

FB_IMG_1562931618232

Menanggapi penyegelan tersebut, Ketua YPTK John Mailangkay mengatakan, ini merupakan tindakan di luar kewajaran dan merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat. “Kami diserobot karena mereka tak memiliki dasar kuat untuk mengambil ini dari kami,” ketus Mailangkay seraya menambahkan hak-hak mahasiswa untuk memperoleh pendidikan diabaikan. Dengan adanya peristiwa ini, Mailangkay meragukan upaya rekonsiliasi untuk menyatukan UKIT dalam waktu dekat.

Sebelumnya Rabu (9/7) siang, rombongan BPMS GMIM yang dipimpin langsung Ketua Sinode Pdt. Hein Arina, mendatangi kampus UKIT YPTK dan memasang papan bertuliskan “Yang tidak berkepentingan dilarang melakukan aktivitas apapun di lokasi ini”.

Atas tindakan tersebut, alumni Fakultas Hukum UKIT yang juga seorang advokad mempertanyakan beberapa hal. Pertama bahwa YPTK adalah badan hukum Yayasan yang didirikan oleh GMIM maka dinamakan YPTK GMIM. Kedua aset sesuai SHM GMIM telah digunakan oleh YPTK GMIM sejak didirikan oleh BPMS GMIM. Maka tunduk pada hukum yakni UU Yayasan. Ketiga YPTK GMIM tetap eksis secara hukum karena dilindungi UU baik Putusan Mahkamah Agung RI dan Kementrian Hukum dan HAM (Yudikatif dan Eksekutif). Keempat YPTK GMIM tetap menjalankan aktivitas di bidang pendidikan hingga kini serta dilindungi aturan Hukum dan Perundang-undangan. Kelima Tindakan sepihak dan membuat pengumuman seperti ini tidak membuktikan apapun, termasuk pelanggaran hukum serta pernyataan bahwa “Yang tidak berkepentingan dilarang melakukan aktivitas apapun dilokasi ini” adalah tidak berkekuatan hukum karena YPTK GMIM adalah sah secara hukum.

“Maka, saran dan pendapat saya dalam aktivitas perkuliahan tetap saja berjalan seperti biasa karena YPTK GMIM sangat berkepentingan melakukan aktivitas di lokasi kampus bersinar,” ucap Mailangkay. (Red)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s