JS Minta Ini, Kepada Kumtua Terpilih 2019

Ratahan – Sebagai pemimpin yang sudah banyak makan garam dalam berbagai organisasi kepemimpinan di Sulawesi Utara maupun di kancah nasional, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap (JS) memberikan banyak wejangan kepada para kepala desa atau hukum tua terpilih. Hal ini dimintanya agar dijadikan patokan sehingga dapat menjadi pemimpin yang berwibawa di mata masyarakat, beretos kerja, jujur dan loyal.

Selain pesan utamanya agar para hukum tua (Kumtua) yang dilantiknya untuk tidak korupsi, Bupati JS juga meminta para pemenang kontestasi Pilhut Mitra 2019 itu untuk merangkul sebanyak mungkin warga. Termasuk pada pesaing calon hukum tua lainnya. Ini dalam rangka memaksimalkan jalannya pembangunan di desa-desa. Ia meminta seluruh warga melupakan persaingan dalam Pilhut. Kini saatnya kembali bersatu membangun desa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

“Kalau mau buat syukuran, terlebih dahulu undanglah para lawan. Karena mereka juga punya pendukung dan punya kemampuan untuk membantu membangun desa. Mari bersatu. Karena banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, (dalam Pilhut) cuma satu yang terpilih. Bagi saya, tidak ada yang kalah, semua menang. Panggil semua mereka (calon hukum tua lainnya) karena semua adalah masyarakat desa. Belajar jadi orang pemaaf, jangan membalas. Mari bersama bangun desa,” ujar JS seusai melantik para hukum tua terpilih pada Senin (14/10/2019) di Sport Hal Pemkab Mitra.

Selanjutnya, JS juga meminta para hukum tua itu untuk menjaga sikap, rendah hati dan selalu mengembangkan diri, sehingga menjadi pemimpin desa yang bijaksana dan berwibawa. Menurutnya kewibawaan menjadi hukum tua tidak kalah pentingnya seperti menjadi seorang bupati.

“Hukum tua adalah politisi-politisi yang diliput baik pemberitaan maupun media sosial masyarakat. Jangan jadi politisi kampungan. Jabatan kita sama, hanya beda wilayah. Kemampuan kita sama, hanya beda ruang,” ajaknya.

Selain itu, menghormati serta menjunjung tinggi instruksi dari pimpinan di struktur atas akan membawa keterpaduan tata laksana pemerintahan dalam mewujud-nyatakan visi-misi kepala daerah Mitra bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan daerah Tanah Patokan Esa itu. Para pejabat Kumtua diminta untuk tidak menjalankan agenda tersembunyi, lepas jauh dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mitra.

“Tapi jangan jadi politisi ban hitam. Jangan coba-coba bermain-main, matahari cuma satu. kita jalan satu komando bangun wilayah ini. Saya punya mata dan telinga, kalau saudara menjalankan kewajiban dengan baik, kita akan bersama-sama. Jangan ada ‘hidden’ agenda (tersembunyi). Tapi kerjalah sesuai dengan harapan masyarakat yang mendukung Saudara,” tegas suami tercinta Legislator Sulut Djein Leonara Rende itu.

Kritik-kritik yang muncul dalam menjalankan roda kepemerintahan haruslah dihadapi dengan ‘gentle’ dan hati yang lapang. Bupati JS mengungkapkan perjalanan tidaklah selalu mulus, akan ada tantangan dan rintangan. Bupati JS berpesan agar para Kumtua selalu mempunyai pikiran positif untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi ke depan.

“Kritik-kritik itu biasa. Saya saja, teman sendiri mengkhianati saya, tapi itu hal yang biasa. Sebagai seorang Naszrani yang setia kita belajar, Tuhan Yesus saja ada Yudas yang mengkhianatinya. Mari kita jadikan kritik-kritik itu  sebagai alat pembelajaran. Untuk kita jawab di kemudian hari, dalam rangka menjadi pemimpin yang lebih baik untuk rakyat,” harap bupati periode ke-2 di Mitra itu.

Sementara itu para Kumtua baru itu diingatkan agar tidak menyalah-gunakan wewenang jabatan, dengan mengangkat perangkat desa seenaknya. Kordinasi yang intens dengan pimpinan di atas mutlak terjadi, karena perangkat desa di Mitra digaji oleh Pemkab Mitra dan bukan hanya sekedar menerima dana insentif saja.

“Berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawarahan Desa), azas musyarawah-lah yang paling utama. Serta keterlibatan dari pemerintah kecamatan dan pembina. Anda boleh mengangkat BPD, tapi yang mengeluarkan SK adalah dari Pemkab Mitra. Di Minahasa Tenggara berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Sulut. Karena hak perangkat desa dibayarkan sesuai upah minimum provinsi. Hukum tua, perangkat desa dan BPD di Mitra bukan lagi diberikan insentif tapi terikat dengan pemberian gaji bulanan. Karena itu seluruh jajaran pemerintah mulai dari desa, BPD sampai di tingkat sekretariat daerah harus mengedepankan loyalitas kepada pimpinan. Kalau tidak, Anda bisa angkat (perangkat desa) tapi berikan gaji dari kantong sendiri,” ungkap JS.

Melaksanakan tugas dengan benar dan profesional menjadi harapan orang nomor satu Mitra itu kepada 97 Kumtua yang dilantik 14 Oktober 2019. Bupati JS tak segan untuk mencopot oknum pejabat yang menyalahi aturan, terutama dalam penggunaan uang negara.

“Anda dipilih oleh masyarakat, tapi kalau melakukan pelanggaran pasti saya akan berhentikan atau berikan pembinaan. Ada contoh pejabat Kumtua yang terlibat dugaan kasus korupsi, diminta mengembalikan uang korupsinya dan diberhentikan sementara oleh Nota Dinas Pemerintah Kecamatan bukan (Surat) Keputusan Bupati untuk memberhentikan. Apabila tidak bisa dibina maka diserahkan pada APH (Aparatur Penegak Hukum). Oleh karena itu, jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa itu masuk dalam ranah penanganan APH. Saya tidak main-main kalau berbicara tentang uang negara termasuk Dana Desa,” tandas Bupati JS. (VictoryTB)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s