Kumtua Lumintang : Gara-gara Ulah PETI Gunung Jadi Rata Tanah

Ratahan – Hukum Tua (Kumtua) Desa Soyoan, Stevi Lumintang mengeluhkan kerusakan lingkungan yang disebabkan aktifitas perusahaan tambang ilegal (PETI) di wilayah Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).

Menurutnya, persoalan lingkungan ini merupakan persoalan besar karena menyangkut kelestarian alam yang menjadi tempat hidup manusia. Gunung yang sebelumnya hijau, ungkapnya, hanya dalam waktu sebulan sudah rata tanah. Dia juga memperhatikan perusahaan yang tanpa izin atau ilegal ini menggunakan alat-alat berat seperti excavator dan sejenisnya. Ia mempertanyakan aktifitas perusahaan yang dinilainya membahayakan keselamatan warga yang bermukim di sekitarnya.

Kumtua Lumintang : Gara-gara Ulah PETI Gunung Jadi Rata Tanah

“Saya berharap pihak terkait untuk turun ke lapangan adakan penelitian, mengingat sekarang sudah memasuki musim hujan. Bahkan lokasinya hanya dekat dengan pemukiman warga,” kata Lumintang, Selasa (5/11/2019).

Selain itu, Lumintang mengkhawatirkan dampak uap sianida terhadap masyarakat. Pada dasarnya, dia mempertanyakan perusahan yang tidak mengantongi izin ini terus beroperasi.

“Ini menjadi pertanyaan besar dari kami pemerintah desa. Setelah pihak perusahaan melakukan pertambangan besar-besaran, dan merusak lingkungan yang ada di Kecamatan Ratatotok,” tandasnya.

Diberitakan media sebelumnya, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap (JS) menolak keras penambahan wilayah usaha pertambangan dalam revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Mitra. Menurutnya eksploitasi Sumber Daya Mineral usaha pertambangan hanya memperkaya segelintir orang sedangkan jauh lebih banyak masyarakat dirugikan. Apalagi akibat kerusakan lingkungan mengancam kehidupan generasi yang akan datang. Ia menginstruksikan SKPD terkait, yaitu Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak mengeluarkan ijin usaha pertambangan.

“Kalau tambang, tidak ada ! Kalau masih ada dalam perencanaan, hapus semua itu. Ini demi masa depan anak cucu kita 20 – 50 tahun ke depan. Jadi semua buat kawasan pemukiman. Toh hanya 1 – 2 orang yang diuntungkan. PTSP yang berkaitan dengan pengijinan, untuk tidak memberi ijin. Dalam penyusunan RTRW ini jangan sekali-kali kita berikan peluang untuk pertambangan,” tegas mantan Ketua Pansus RTRW DPRD Sulut itu, beberapa waktu lalu. (VictoryTB)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s