Minahasa Selatan

Penyelesaian Konflik Reforma Agraria di Desa Ongkaw dan Blongko Mendapat Perhatian Penuh Pemerintah

Minsel – Reforma agraria adalah merupakan salah satu program terbaik Presiden Jokowi dari sekian banyak program yang familiar dan pro rakyat.

Program ini di bentuk dengan tujuan untuk mengatasi tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan tanah negara, melakukan penataan kembali struktur penguasaan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan di Sertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.

Bupati Minahasa Selatan Christiany Paruntu melalui Kadis Perumahan Rakyat dan pemukiman Franky Mamangkey mengatakan, tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat namun dalam pengolahannya sering terjadi konflik.

“Hal ini bisa menggangu kelancaran pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan permasalahan itu ada yang bisa diselesaikan di tingkat lokal, ada juga yang perlu peran serta pemerintah pusat serta perlu penanganan yang sistematis, terarah dan berkesinambungan agar terhindar dari terjadi kembali permasalahan yang sama,” ungkap Mamangkay dalam acara dialog Reforma Agraria di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang, (13/02/20)

Lanjutnya, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah bukanlah kewenangan mutlak dan menyeluruh tapi memiliki batasan sesuai peraturan yang ada. “Perlu di ketahui bahwa permasalahan Agraria desa Blongko dan Ongkaw ibu Bupati Christiany E Paruntu SE sudah mengahadap langsung kepada Bapak Menteri ATR dan tata ruang RI di Jakarta untuk melaporkan dan memohon fasilitasi terkait permasalahan Agraria di ke dua desa ini,” tutup Mamangkey.

Gubernur Sulawesi Utara yang di wakili oleh Kadis Pertanian Novry Wowiling dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah propinsi Sulut ODSK sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini apapun itu pasti akan di dukung oleh Pak Gubernur Olly Dondokambey. “Apalagi kalau terkait Reforma Agraria dan kesejahteraan masyarakat Sulut pasti akan di dukung dan di bantu,” jelas Wowiling.

Ketua Serikat Petani Sulut wilayah Minsel Noldy Poluakan sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua Narasumber dan para undangan juga masyarakat sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. “Semoga segala harapan dan perjuangan masyarakat boleh terealisasi karena tanah Ex HGU baik di desa Ongkaw maupun Blongko sudah di duduki, di kuasai dalam kurun waktu yang sangat lama dan turun temurun, di tanami berbagai macam tanaman termasuk tanaman tahunan misalnya cengkih, kelapa, rambutan dan dari tanah dan tanaman inilah yang menjadi sumber pendapatan dan perolehan peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Poluakan.

Dalam waktu dekat Organisasi Tani Lokal (OTL) dan SPS dan perwakilan masyarakat akan melakukan Audience dengan Ibu Bupati CEP dengan harapan setelah acara ini dan pertemuan dengan Bunda CEP masyarakat mendapatkan kepastian hukum penguasaan dan kepemilikan tanah EX HGU ini,” tutup Poluakan.

Turut hadir Kabid BPN Sulut ibu Lastri Sutry Ningsi, Kakan BPN Minsel Deany J Keintjem, anggota dewan Minsel dari partai Golkar Julian Mandey, ketua Serikat Petani Sulut (SPS) Simon Aling.

(red*01)

Categories: Minahasa Selatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s