7 Anak Korban Prostitusi Online, Kini Masuk Masa Rehabilitasi

SULUTNEWSTV.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A), termasuk gerak cepat (gercep) menangani dan memberi pendampingan kepada 7 orang anak korban prostitusi online.

Menurut informasi, mulai februari 2020 lalu, pihak DP3A telah melakukan rehabilitasi pada korban.

Kepala Dinas Ir Mieke Pangkong MSi, menyebut, para korban ini adalah yang memanfaatkan aplikasi Mi Chat yang diketahui berada di Hotel Golden Lake terjaring oleh Polda Sulut.

“Kami lakukan koordinasi dengan Yayasan Yang Utama, dari ke-tujuh anak yang diasesmen hanya 2. Sementara dua dari lima orang anak yang direhabilitasi, kabur,” ungkap Pangkong saat Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Perdagangan Anak Melalui Prostitusi Online yang dilaksanakan di Kantor Dinas P3A Provinsi Sulut, Kamis (20/02).

Proses rehabilitasi, sebut Mieke melibatkan tokoh agama maupun psikolog dan semuanya ditangani secara baik, sebagai upaya penanganana dan pendampingan.

“Mereka juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, pendampingan oleh rohaniawan, pendampingan oleh psikolog. Selanjutnya diserahkan ke Yayasan Kasih Yang Utama,” sebutnya sembari menambahkan DP3A juga membuka jejaring bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Dari sisi penanganan secara regulasi, Mieke mengatakan harus ikut aturan, yakni dengan mengacu pada undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dan Perda Nomor 1 th 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Manusia (trafficking) terutama perempuan dan anak.

Diketahui, tahun 2019 terdapat 189 kasus yang tercatat di DP3A dan dari jumlah tersebut ada 150 kasus anak dan 39 dewasa, yang meliputi kekerasan seksual, fisik, KDRT dan penelantaran.

Melirik kasus prostitusi online ini, pihak Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah MSi dan Robert B Triyana SSos MSi menjelaskan eksploitasi seksual berbasis online, saat ini sudah menempati peringkat tertinggi dengan 112 kasus.

Latar belakang kasus prostitusi online ini bisa juga dipengaruhi oleh iming-iming rekrutmen penerimaan kerja dengan gaji tinggi, jaringan adopsi ilegal, adanya biro jodoh untuk pengantin pesanan.

“Bahkan tuntuntan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga maupun tuntutan gaya hidup,” imbuhnya.

Ai juga menegaskan bahwa pemahaman perlindungan anak, terutama tentang hak dasar anak, hak sipil pendidikan, pengasuhan, pemahaman tentang kesehatan reproduksi anak, maupun pemahaman tentang internet sehat perlu menjadi literasi.

“Perlu ada literasi digital tentang pemahaman pekerjaan yang aman, pemahaman tentang pengasuhan yang baik tentang agama, moralitas, etika budaya dan kearifan lokal. Di mana perlindungan anak tertuang dalam undang-undang Perlindungan Anak pasal 66,”katanya.

Selain itu, terkait pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi sebagai penegakan hukum perlu ditegakkan. Proses hukum menggunakan undang-undang Perlindungan Anak dan undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Utamakan pemberatan pidana kurungan dan denda serta restitusi layanan rehabilitasi optimalisasi penanganan isu gugus tugas.

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara independen yang dibentuk oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memberikan mandat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak pasal 74 mediasi sengketa pelanggaran hak anak di daerah dan KPAD,” tandasnya.(***/gabby)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s