Minahasa Selatan

Bupati CEP Minta Jajaran Publikasikan Setiap Bantuan Terkait Percepatan Penanggulangan Covid-19

Minsel – Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE (CEP) mendorong kepada jajarannya seluruh untuk dapat mengadministrasikan dan mempublikasikan segala bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima terkait dengan pelaksanaan percepatan dan penanggulangan Covid-19.

Sebagai bentuk keseriusan terhadap pencegahan Tindak Pidana Korupsi maka harus adanya sistem keterbukaan, dapat menimalisir terjadinya korupsi bantuan Covid-19 termasuk di Minsel sendiri,” ungkap CEP dalam melakukan Pembahasan terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020 dengan Seluruh Bupati Dan Wali Kota Se-Indonesia melalui Video Conference (Vicon) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (04/05/2020).

IMG-20200505-WA0003

Masih kata Bupati CEP, dengan adanya dorongan dari komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia tersebut, maka diharapkan kepada seluruh OPD untuk dapat segera menerapkan apa yang sampaikan oleh KPK-RI. “Semua ini harus segera dilakukan guna untuk dapat mencegah kecurigaan dari seluruh masyarakat luas, terhadap Pemda dalam pengelolaan bantuan Covid-19 khususnya di wilayah Minsel,” pungkas CEP.

Melalui vidcon tersebut, juga membahas tentang perencanaan dan Penganggaran APBD wabah corona virus disease 2019 (Covid-19), Pengadaan Barang dan Jasa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Dana desa (Dandes), Perizinan, Optimalisasi pajak daerah, Manajemen Aset Daerah, Manajemen ASN.

Terkait hal itu, KPK mendorong kementerian, lembaga pemerintah daerah dan institusi pemerintah lainnya, untuk mengadministrasikan dan mempublikasikan segala bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima terkait penanggulangan Covid-19.

KPK-RI instruksikan untuk transparansi, instansi dapat memanfaatkan situs resmi yang dikelola oleh masing-masing instansi untuk mempublikasikan kepada masyarakat, terkait penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima.

Melalui situs tersebut, instansi juga disarankan agar melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Anjuran tersebut tertuang dalam surat resmi KPK tertanggal 14 April 2020 yang dikirimkan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat Nasional maupun daerah dan juga kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemda dan instansi terkait lainnya. (Noldy Poluakan)

Categories: Minahasa Selatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s