Minahasa

Tunggak 10 Miliaran, BPJS Kesehatan Bakal Hentikan Kerjasama Dengan Pemkab Minahasa

MINAHASA – Ribuan warga Minahasa yang didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bakal tidak berlaku lagi di tahun 2021. Hal itu, lantaran Pemkab Minahasa masih memiliki hutang sekitar Rp. 10 Miliar lebih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tondano.

Dengan begitu, secara otomatis warga Minahasa tidak akan mendapat pelayanan di seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Tondano.

“Ya, saat ini masih ada sekitar Rp. 10 Miliar lebih piutang yang belum dibayar Pemkab Minahasa. Itu dari bulan Mei sampai Desember 2020,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Efran Chandra Nugraha melalui Kabid Keuangan Andri Budiarjo, ketika dikonfirmasi media ini melalui telepon seluler, Minggu (13/12).

Menurut Andri, pihaknya telah dua kali melayangkan surat kepada Pemkan Minahasa terkait piutang tersebut. Namun Pemkab sendiri hanya menyanggupi membayar satu bulan saja. Yakni piutang bulan Mei.

“Akhir bulan Desember ini kita akan layangkan surat peringatan terakhir kepada Pemkab Minahasa. Karena mereka (Pemkab) menyanggupi membayar piutang hanya satu bulan saja,” ungkapnya.

Lanjut Andri, dari beberapa kali pertemuan, Pemkab berjanji akan membayar piutang bulan Mei. Namun hingga kini belum juga ada kejelasan.

“Sampai saat ini belum ada pembayaran untuk bukan Mei, yang sudah dijanjikan Pemkab. Padahal setau saya transaksi keuangan itu dari Pemkab batas tanggal 15 Desember. Jadi ini bisa saja tidak dibayarkan,” kata dia.

Andri pun menegaskan, jika Pemkab Minahasa tidak melunasi utang sampai akhir bulan Desember 2020. Pihaknya tidak akan memperpanjang kerjasama di tahun 2021.

“Setiap tahun kita evaluasi. Jadi, jika ada pemerintah kabupaten/kota yang tidak komitmen membayar piutang pada tahun berjalan, tentunya tidak ada lagi kerjasama di tahun kemudian,” tegasnya.

Namun begitu, dia berharap Pemkab Minahasa bisa menyelesaikan masalah tersebut di akhir tahun ini.

“Walaupun memiliki hutang beberapa bulan, kartu peserta kategori Jamkesda ditanggung Pemkab masih aktif. Dan saat ini warga masih dilayani sampai 31 Desember 2020,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Minahasa, Denny Mangala ketika dimintai keterangan soal hutang tersebut mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan Tondano. Bahwa hutang tersebut akan dibayarkan pada tahun 2021.

“Kita sudah jelaskan kepada pihak BPJS Kesehatan Tondano, bahwa hutang itu akan dibayarkan di bukan Januari tahun 2021. Karena hutang tersebut sudah dianggarkan di APBD 2021,” jelasnya.

Mangala berharap kerjasama ini bisa berlanjut di tahun 2021. “Makanya kita akan upayakan untuk menyelesaikan. Jika ada dana masuk, hutang bulan Mei akan dibayarkan. Tapi tidak untuk sampai Desember, karena dananya tidak cukup,” tukasnya. (ChristianT)

Categories: Minahasa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s