Ekonomi & Bisnis

Kabar Baik, Naker Kena PHK Kini Dapat Tunjangan JKP

SULUTNEWSTV.com, MANADO – Bagi anda tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ada kabar baik. Sebagai program yang masuk dalam klaster ketenagakerjaan di UU cipta kerja, kini mendapatkan Jaminan Kehilangan kerja atau JKP.

Program baru atau program tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat menyasar seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan Sulut dan Dinas Tenaga Kerja Sulut melakukan Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut, Mintje Wattu menjelaskan ada tiga manfaat yang diperoleh oleh tenaga kerja saat di PHK.

“Pekerja yang menjadi peserta program JKP yang terkena PHK berhak mendapatkan tiga manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja,” ungkap Wattu di kegiatan sosialisasi yang digelar di Luwansa Hotel, Selasa (25/5).

Wattu berharap, program JKP dapat diterapkan para pengusaha dengan mengikuti UU yang berlaku.

“Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, kiranya dapat mendorong agar program dapat dijalankan oleh perusahaan sehingga pekerja dapat terpenuhi haknya. Dan juga persyaratannya dapat diterapkan,” ungkapnya.

Dia bilang, para pekerja yang berhak menerima JKP, tetap menjalankan fungsi kontrol masing-masing.

“Konferedari dan HRD harus memperhatikan betul-betul persyaratan yang ditetapkan agar tenaga kerja dapat memenuhi haknya. Yang pada itninya, program jaminan sosial yang baru ini dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK oleh perusahaannya,” tandasnya.

Diketahui, sosialisasi ini diikuti oleh jajaran Apindo, pekerja dan pimpinan perusahaan.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut, Ir Erny Tumundo MSi menjelaskan bahwa roh dari peraturan yang ada di Indonesua merupakan amanah dari UUD 1945bermartabat.

“Pada Pasal 28 H ayat 3. menyebutkan bahwa setiap orang yang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” sebutnya.

Dia bilang, pihaknya hadir bersama pemberi kerja, Apindo, PHRI di mana sistem jaminan nasional BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk Sulut.
Dirinya juga mengungkap, setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, yakni kebutuhan hidup yang layak, terutama saat pekerja menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan meninggal dunia.

Untuk persyaratan peserta program JKP adalah WNI yang telah disertakan dalam program jaminan sosial yang telah menjadi peserta program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM.

“Dalam mewujudkan sistem jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah telah mengundang kan UU Nomor 24, dan sekarang telah ketambahan JKP. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah yang berupaya memberikan jaminan paripurna, ”tambah Tumundo.

Masyarakat saat ini sudah masuk dalam cakupan universal di semua sektor. Ini menjadi komitmen pemerintah untuk berusaha melindungi sektor formal dan informal yang diterapkan di Sulut.

“Program JKP bukan hanya tentang jaminan yang berlaku saat diputus kerja, dengan hanya modal JHT. Tetapi JKP akan memberikan jaminan pada buruh pada saat tidak mampu bekerja. Dalam situasi bekerja atau buruh Kehilangan pekerjaan akan menurunkan derajat sosial. Nah, melalui JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat yang layak ketika kehilangan pekerjaan. Kiranya hal ini akan memotivasi buruh untuk bekerja kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Nur Salam Halim mengurai sosialisasi dan persyaratan yang mencakup esensi dari JKP.

Peserta JKP adalah setiap orang yang telah membayar iuran, WNI usia yang belum mencapai 54 tahun, memiliki hubungan kerja dengan perusahaan baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), peserta pada Perusahaan skala menengah dan besar, terdaftar pada 5 program jaminan sosial (JKK, JK, JHT, JP, JKN), dan peserta pada perusahaan skala kecil mikro, tercatat dalam 4 program jaminan sosial (JKK, JK, JHT, JKN).

“Sumber pembiayaan dari JKP yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber sumber daya, program rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan Kematian 0,10 persen, serta ketentuan dasar perhitungan upah atau upah yang dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar Rp 5 juta, ”urainya.

Bagi pekerja yang kena PHK dalam program JKP, kata dia adalah uang tunai yang rinciannya 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini yang diberikan paling lama 6 bulan. Aturan ini sempat ditanggapi pesimis oleh sejumlah pekerja, salah satunya Jane Laluyan dari KSPSI.

Program baru ini, menurutnya setengah hati. Sehingga dapat bertentantangan dengan upaya memberikan kesejahteraan.
Karena batasan waktu yang singkat bagi tenaga kerja untuk mengatur proses administrasi, yakni hanya 3 bulan dari waktu PHK.

“Terlalu singkat, karena banyak pekerja yang tidak mudah dalam administrasi administrasi. Jadi batasan waktu ini agar dikaji lagi,”tandasnya.

Adapun, kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes).(gabby)

Categories: Ekonomi & Bisnis, Manado

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s