Manado

Diikuti 1000 Peserta, Dirjen Hukum Umum Kemenhukam RI Sukses Gelar Diskusi Publik RUU KUHP

Manado – Dalam rangka persiapan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU tentang KUHP) pada tahun 2021, dan penyempurnaan serta penguatan substansi RUU tentang KUHP, Direktorat Jenderal Hukum Umum Kemenkumham RI menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik RUU KUHP bertempat di Hotel Fourpoint Manado, Kamis 3 Juni 2021

Setelah dilaksanakannya Diskusi Publik RUU KUHP di 10 Kota besar di Indonesia, Manado menjadi kota ke 11 pelaksanaan kegiatan ini dengan mengundang 85 peserta dari unsur Pemerintah dan masyarakat serta para praktisi hukum di Sulawesi Utara secara luring, dan melibatkan lebih dari 1000 peserta secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Edward Omar Hiariej yang biasa disapa Prof Eddy saat Menjadi keynote speech dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa upaya rekodifikasi, pembaruan KUHP Nasional juga diarahkan sebagai upaya harmonisasi, yaitu dengan menyesuaikan KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat universal dan upaya modernisasi, yaitu dengan mengubah filosofi pembalasan klasik (Daad-Strafrecht), yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata, menjadi filosofi integratif (Daad-Daderstrafrecht-Slachtoffer) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan.

“Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap RUU KUHP dimaksud diharapkan dapat menyelesaikan salah satu permasalahan hukum yang sangat penting di Indonesia, yaitu overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan,” ungkapnya.

Lanjut Wamenkumham, RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sehingga seyogyanya dibangun dan dibentuk dengan mengedepankan prinsip nasionalisme dan mengapresiasi seluruh partisipasi masyarakat.

“Oleh karena itu, perbedaan pemahamaan dan pendapat dalam pengaturan RUU KUHP tentunya merupakan kontribusi yang positif yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa khususnya para akademisi, praktisi, dan pakar di bidang hukum pidana agar dalam implementasi dan aplikasi dari pelaksanaanya RUU KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaedah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidan,” tutur Wamenkumham.

Sementara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof Dr. Benny Riyanto, menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disusun selama lebih dari 50 tahun dan telah melibatkan ahli-ahli hukum pidana dalam perjalanannya, dimulai dari Prof. Sudarto, S.H., Prof. Mr. Roeslan Saleh, dan Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., sampai dengan Prof. Dr. Muladi S.H. Nama-nama besar tersebut telah mencurahkan buah pikiran yang terangkum dalam naskah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, meskipun telah melalui lebih dari 50 tahun penyusunan, sampai dengan tahun 2021, masih terdapat berbagai pro-kontra terhadap RUU KUHP. Sejumlah isu dalam RUU KUHP menjadi pusat perhatian publik sehingga Pemerintah perlu turut serta dalam memperjelas isu-isu dimaksud.

“Gelombang pro kontra yang masih tinggi inilah yang mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai pemrakarsa RUU KUHP, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan dari pasal-pasal yang menjadi perhatian,” kata Prof. Benny

Dilanjutkannya, selain sebagai media untuk memberikan penjelasan mengenai RUU KUHP, Diskusi Publik ini juga diharapkan menjadi media penampung masukan masyarakat mengenai RUU KUHP. Dari sepuluh kota besar dimana Diskusi Publik ini telah terselenggara, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan masukan-masukan luar biasa dari peserta diskusi publik. “Oleh karena itu, dalam kesempatan yang ke-11 ini, besar harapan kita supaya Diskusi Publik ini berkembang menjadi diskusi yang aktif, dinamis, dan kontributif bagi perkembangan RUU KUHP,” tutupnya.

Hadir juga dalam kegiatan ini secara langsung Kepala BPHN Kemenkumham, Benny Riyanto, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Ambeg Paramarta, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dhanana Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Lumaksono bersama para Pimpinan Tinggi dan Pejabat serta Pegawai JFU/JFT Kantor Wilayah. Dengan menghadirkan Narasumber Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, serta 4 Narasumber yang pakar dalam pembahasan RUU KUHP ini, yakni Guru Besar Hukum Pidana UGM, Prof. Marcus P. Gunaryo; Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Prof. Pujiyono; Tim Ahli Pembahasan RUU KUHP, Surastini Fitriasih; dan Dekan Universitas Pakuan, Yenti Garnasih. (Christian)

Categories: Manado

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s