Minahasa

DPRD Minahasa Gelar Rapat Paripurna Penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 Menjadi Perda

Tondano – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah, Kamis (29/7/2021)

Dipimpin Ketua DPRD Glady Kandouw, SE, Rapat Paripurna ini dihadiri Bupati Minahasa DR. Ir. Royke Octavian Roring MSi, Wakil Bupati DR. Robby Dondokambey, Sekda Frits Muntu, Pimpinan dan anggota DPRD serta Jajaran Pemkab Minahasa melalui zoom meeting.

Dalam Rapat Paripurna ini, seluruh fraksi menyetujui Ranperda pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 untuk dijadikan Perda.

Ketua DPRD Glady Kandouw menyatakan, dengan disetujui dan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah, maka DPRD dan Exekitif sebagai mitra kerja telah dapat menyelesaikan pembahasan sebagaimana yang diharapkan sesuai aturan yang berlaku.

“Dan dengan keberhasilan ini maka saya sampaikan salut dan terima kasih kepada rekan rekan anggota DPRD serta pihak Exekitif yang telah membahas bersama sama dengan memperoleh hasil akhir yang sangat baik, dan kiranya hubungan sebagai mitra kerja yang telah terbina selama ini agar tetap dipelihara demi kemajuan Kabupaten Minahasa yang sama sama kita cintai,” ungkap Kandouw.

Sementara itu, Bupati Minahasa diawal sambutan menyampaikan atas nama seluruh jajaran eksekutif, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah. kenyataan ini terbukti dengan disetujuinya ranperda Kabupaten Minahasa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah, ini pertanda bahwa adanya semangat yang sama dalam menyelesaikan semua tahapan dan agenda percepatan penyelesaian pembahasan sampai terlaksananya persetujuan pada hari ini.

“Kerjasama dan koordinasi yang positif ini menjadi kekuatan untuk pembangunan di Minahasa. Harapan kami bahwa sinergitas yang positif ini akan senantiasa mengiringi dalam langkah pembangunan di tanah tercinta ini,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 320 ayat 1 dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa pasal 194 mengamanatkan kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan bumd paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kemudian berdasarkan pada ketentuan pasal 320 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 dimana ditetapkan bahwa, kepala daerah berkewajiban mengajukan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah (APBD).

“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Minahasa memperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Karena itu dalam kesempatan ini, perkenankan saya dan Wakil Bupati Minahasa memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa yang secara bersama-sama berusaha, bekerja keras dan berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga untuk ketujuh kalinya mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Serta apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada DPRD Kabupaten Minahasa yang telah menyelesaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban apbd tahun 2020 sehingga pada hari ini dapat dilakukan persetujuan melalui penetapan peraturan daerah setelah melewati proses penyampaian dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Minahasa,” ucap Bupati.

Bupati Roring juga menyampaikan, dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 ini, merupakan implementasi terhadap penerapan kebijakan APBD sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana dalam implementasinya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dilanjutkannya, saat ini Minahasa masih diperhadapkan pada situasi yang sulit akibat pandemi Covid- 19, yang mengharuskan untuk melakukan beberapa kali refocusing dalam rangka penanganan covid 19. Apalagi saat ini Kabupaten Minahasa masuk sebagai salah satu daerah yang berada di level 4 PPKM yang mengharuskan kita untuk mencurahkan pikiran, tenaga, resources yang ada untuk melindungi dan menolong masyarakat minahasa yang kita cintai.

“Karena itu, saya mengajak kita semua baik Jajaran Pemerintah dan DPRD untuk bergandeng tangan dalam tugas mulia memutus mata rantai penyebaran covid 19 di daerah ini. Yakinlah bahwa doa kita jika diikuti dengan tindakan nyata dari semua komponen masyarakat minahasa pasti akan membuahkan hasil bagi masyarakat minahasa,” tutup Bupati Roring. *Advertorial (CT)

Categories: Minahasa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s