Minahasa

[VIDEO] Rapat Paripurna DPRD Penetapan Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

Tondano – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang perubahan atas peraturan daerah no 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, di ruang sidang Kantor DPRD Tondano, Selasa (9/11/2021).

Dihadiri Wakil Bupati Minahasa DR Robby Dondokambey SSi MM, rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Glady Kandouw, SE, yang di dampingi wakil ketua Okstesi Runtu dan Denny Kalangi Sekda Frits Muntu, Forkopimda, anggota DPRD serta Jajaran Pemkab Minahasa.

Diawali penyampaian laporan dari pansus, yang dibacakan Ivonne Andries, Paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir dari fraksi, dimana semua fraksi menyetujui perubahan atas RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Selanjutnya, sekretaris dewan Drs. Dolfie Kuron, membacakan berita acara yang dilanjutkan penandatanganan oleh Wakil Bupati bersama pimpinan DPRD.

Ketua Dewan Glady Kandouw menyampaikan, tahapan pembicaraan tingkat I pembahasan Ranperda perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2019 telah dilakukan, dan saat ini masuk pada pembicaraan tingkat II.

“Setelah melewati tahapan pembahasan oleh Pansus bersama eksekutif. Untuk itu, dengan diterima dan disetujuinya Ranperda perubahan ini menjadi Perda, maka disahkan dalam penandatanganan berita acara antara DPRD Minahasa dan Pemkab Minahasa,” ujarnya.

Bupati Minahasa dalam sambutannya yang di sampaikan Wakil Bupati Robby Dondokambey menyampaikan, perubahan pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dilakukan karena terjadi perubahan kebijakan nasional sehubungan dengan peraturan perundang undangan terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran serta akibat dampak dari covid 19, sehingga proyeksi keuangan daerah perlu disesuaikan.

Hal ini disebabkan dana transfer daerah, yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah serta dana desa mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proyeksi keuangan daerah untuk tahun 2022 dan tahun 2023, serta memproyeksikan kembali indikator ekonomi makro.

Tahapan demi tahapan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah perubahan RPJMD telah dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan diantaranya kegiatan orientasi penyusunan, forum perangkat daerah, konsultasi publik, pembahasan dokumen rancangan awal dengan dprd, konsultasi kepada gubernur  dan musyawarah perencanaan pembangunan/musrenbang,  telah mengalami penajaman dan penyempurnaan atas masukan dan saran dari  stakeholder termasuk DPRD.

“Dan kita telah ada pada tahapan penghujung yaitu  rapat pembahasan yang diagendakan dilaksanakan pada kemarin dan hari ini dalam rangka persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023,” kata Wabup.

Dilanjutkannya, sebagaimana strategisnya agenda ini dilaksanakan untuk memperkaya  dokumen perubahan RPJMD sekaligus dalam rangka untuk menyepakati rancangan perda perubahan RPJMD  dalam bentuk persetujuan bersama dengan DPRD.

“Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, semoga apa yang kita laksanakan dan sepakati bersama pada hari ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan masyarakat minahasa yang kita cintai, agar bisa tercapai “minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera”, tutup Wabup RD. (Advertorial).

Categories: Minahasa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s