Bitung

Bitung Zona Kuning, Maurits : Tingkatkan Kinerja!

Bitung – Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, MM, didampingi Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE serta Sekda Kota Bitung Dr. Audy Pangemanan menerima hasil penilaian kepatuhan standard pelayanan publik pemerintah Kota Bitung tahun 2021 yang diserahkan oleh Kepala perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut Ibu Meilani Limpar, SH, Senin (11/4)

“Kami telah memiliki infrastruktur dasar dalam menunjang pelayanan publik, hanya saja menjaga ini tetap berjalan konsisten itu yang sulit, untuk itu kami menyampaikan kepada BKPSDM untuk dimasukan dalam kriteria penilaian kinerja. Dan kami juga telah membentuk tim pelayanan publik yang melaporkan langsung ke sekda dan mereka bukan se-partai dengan kami, tujuannya agar penilaian yang mereka lakukan lebih independent,” kata Wali Kota.

Pesan Wali Kota untuk dinas yang masih dalam zona kuning, untuk tingkatkan kinerja agar bisa masuk dalam zona hijau. Wali kota juga menyampaikan agar semua dinas yang menyangkut dengan pelayanan publik untuk dapat berbenah. “Lebih rajin melihat dan menjawab keluhan masyarakat lewat media sosial platform facebook di group konsultasi pelayanan publik pemerintah kota bitung (kp3b), karena masih banyak dinas yang tidak berani menjawab keluhan masyarakat di media sosial platform facebook yakni di group konsultasi pelayanan publik pemerintah kota bitung.” tutup mantiri.

Penilaian pelayanan publik dari ombusman ini menetapkan pemerintah kota bitung masuk dalam zona kuning.

Kepala perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut Ibu Meilani Limpar, SH
menyqmpaikwn, Kegiatan ini di lakukan di tahun 2021, yang di nilai ada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTST), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan. Dari 4 dinas yang di lakukan penilaian untuk dinas PMPTST ada 14 indikator produk persyaratan pelayanan yang menjadi target pemeriksaan, dan hasilnya bagus, untuk dinas P dan K ada progres dari tahun – tahun sebelumnya, untuk Dinas Kesehatan masih sama seperti tahun sebelumnya, dan dinas Dukcapil sendiri agak berkurang.

“Setiap OPD yang mengelola pelayanan terhadap masyarakat harus ada unit pengelola pengaduan. Kenapa di perlukan? Karena pejabat pengelola ini bisa merekap keluhan – keluhan masyarakat sehingga menjadi bahan evaluasi ke depan,” kata meilani.

Dalam kegiatan hadir Kepala Ombusman RI perwakilan Provinsi Sulut, Ibu Meilani Limpar SH, MH bersama jajaran, para asisten, staf ahli, kepala opd dan camat, stafsus yang membidangi, tim pelayanan publik. (cntya)

Categories: Bitung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s