SULUTNEWSTV.com, MANADO – Sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas, Pekerja Migran Indonesia (PMI) mesti mendapat perlindungan. Sembari itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE juga mengatakan, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) mesti juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulut.

Olly bilang, saat ini 11 kabupaten/kota sudah menandatangani nota kesepakatan tentang undang-undang Perlindungan Pekerja bagi calon pekerja migran.

“Jadi kami mendapat banyak permintaan untuk menyediakan tenaga kerja dari Sulut ke negara-negara. Semua daerah tentunya berkeinginan migran tenaga profesional ke negara yang membutuhkan, tapi semuanya ada batasnya. Kami sangat mengharapkan pak Benny bisa mendorong itu,” kata Gubernur dalam giat Rapat Koordinasi Terbatas yang digelar Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Bupati/Walikota se-Sulut di Auditorium Mapalus Kantor Gubernur, Jumat (15/07/2022).

Dirinya membeber, saat ini pemerintah provinsi Sulut tengah mempersiapkan tenaga-tenaga profesional untuk dikirimkan ke luar negeri sebagai PMI.

“Kendala kita cuma satu, yakni bahasa. Untuk kami sudah mulai mempersiapkan SDM kita untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan keterampilan. Baik itu dari SD, SMP dan SMA/SMK. Sehingga, pekerja imigran kita betul-betul siap,” katanya.

Dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada segenap jajaran BP2MI yang telah mengadakan rapat koordinasi di Sulut.

“Jadi saya atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap jajaran BP2MI yang mengadakan rapat koordinasi terbatas di Sulut,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani mengatakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengubah istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal itu dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Dimana dalam Undang-undang baru itu ditegaskan, negara harus hadir dan memperlakukan dengan hormat para pekerja migran.

Dirinya mengatakan, BP2MI terus berupaya untuk membuat para imigran dihormati.

“Kalau dulu lounge menjadi tempat istimewa sekarang Pekerja Migran Indonesia punya. Dan di Bandara Soeta sudah ada lounge untuk pekerja imigran,” ungkap Benny.

Dirinya juga menambah, bahwa PMI memiliki kredensial, yang hampir sama dengan duta besar.

“Gunanya, krudensial ini diberikan ke pengurus perusahaan dimana mereka bekerja. Makanya mereka mendapat perlakukan khusus. Mereka ini penting, penting untuk keluarga, dan para pejuang devisa,” tmbahnya lagi.

Khusus Sulut, dirinya menyebut tidak ada patokan jumlah kuota pekerja imigran.

“Peluang kerja di Jepang tinggi. Mereka butuh 60 ribu pekerja selama lima tahun. Baru 5 ribu kita tempatkan. Jadi saya sangat mendukung pemerintah provinsi Sulut untuk melatih para calon pekerja imigran untuk meningkatkan bahasanya. Karena itu yang diperlukan,” tandasnya.(gabby)