Manado

Raker Pencapaian PBB dan Pajak Lainnya, Ini Bahasan Wali Kota AA

SULUTNEWSTV.com, MANADO – Wali Kota Manado Andrei Angouw didampingi Sekretaris Pemerintah Kota Dr. Micler C.S. Lakat S.H.,M.H memimpin Rapat Kerja Pencapai PBB dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado di Hall Soekarno, Maumbi, Selasa(20/9/2022).

Raker ini merupakan Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Khususnya progres capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Manado.

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan beberapa hal termasuk kinerja Ketua-Ketua Lingkungan dilapangan yang menurut Walikota harus dibantu oleh Bapenda dalam rangka identifikasi pengenaan PBB.

Wali Kota meminta untuk identifikasi pengenaan PBB dilapangan terutama luas Bumi/tanah dan luas Bangunan.

“Total tagihan PBB dalam kaitan ini harus dihitung sesuai peruntukan. Ini penting supaya kita mendapatkan data yang valid,” kata AA.

Selain itu, Wali Kota juga ikut membahas Nilai Objek Pajak (NOP) yang ada dilapangan. Baik untuk warga masyarakat maupun lahan bangunan pihak swasta termasuk para pengembang Perumahan di Kota Manado.

Wali Kota selalu menanyakan upaya kita bagaimana ketika menemukan dilapangan adanya ketidakpatuhan Pembayaran PBB.

Wali kota mengatakan agar dibentuk tim khusus untuk melakukan identifikasi terhadap pengembang untuk mengecek dilapangan kondisi lahan termasuk bangunan sehubungan dengan penetapan pajak khususnya PBB.

Walikota meminta ada termin waktu pelaksanaan kerja-kerja dilapangan.

“Pemukiman umum akan melibatkan ketua-ketua lingkungan, sementara yang khusus seperti pengembang perumahan dan usaha akan ditangani oleh tim khusus,” kata Angouw memberi saran.

Kembali Wali Kota menanyakan waktu dan target dengan membuat Konsep Kerja dilapangan.

“Buatlah konsep kerja, supaya setiap step dapat kita ketahui dan dapat kita ukur sekaligus kita tau capaianya,” urainya.

Lewat Googale Map Wali Kota memaparkan beberapa contoh dilapangan, sekaligus menganalisis pengenaan Pajak PBB.

Terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan penganaan PBBnya setelah dilakukan analisis.
Selesai membahas PBB, ikut dibahas juga soal Pajak Restoran dengan mengetahui omsetnya berapa.

Baginya Pajak Restoran bukan milik pengusaha restoran tapi itu adalah milik rakyat yang masuk ke Kas Pemerintah dalam bentuk pengenaan Pajak Restoran sebesar 10 Persen.

“Jadi yang bayar pajak ini adalah konsumen yang dititip ke mereka, bukan diambil ke mereka,” katanya.

Ini perlu diketahui oleh pihak Restoran, katanya, agar ada pemahaman bersama dengan Pemerintah bahwa Pajak Restoran sebesar 10 persen ini berasal dari konsumen yakni masyarakat yang makan direstoran tersebut.

“Contohnya, manajemen pengelolaan sebuah Restoran yang mempekerjakan 10 karyawan misalnya. Menurut saya, sudah bisa diketahui besaran omset restoran tersebut berapa besar sehingga tentunya dapat menghitung besaran pajak restorannya sebesar 10 persen dari omset,” katanya sembari mengharapkan bahwa restoran-restoran ini bisa diidentifikasi supaya nantinya akan diundang untuk penyamaan persepsi sehubungan dengan pengenaan Pajak Restoran sebesar 10 persen.

Hal lain dalam pembahasan yakni BPHTB. Dirinya menyarankan untuk bisa koordinasi dengan REI. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel juga ikut mendapat perhatian.
“Diharapkan juga, Pajak Restoran, Hiburan, Parkir dan Hotel capaiannya diatas target,” tandasnya.

Hadir dalam rapat ini Kepala Bapenda Kota Manado Steven Rende, para Kabid dan pejabat teknis Bapenda.(*/gabby)

Categories: Manado

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s