Manado

BPN Sulut Gelar Seminar Anti Korupsi, Lutfhi : Tertib Administrasi Kunci Cegah Korupsi Pertanahan

SULUTNEWSTV.com, MANADO – Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Sulawesi Utara (Sulut) melakukan seminar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi bersama dengan pimpinan BPN se-Sulut, serta para lurah dan kaling.

Pembukaan seminar oleh Kepala Kanwil BPN Sulut Lutfhi Zakaria via Zoom, di ruang kerjanya, Jumat(9/12/2022).

Lutfhi menyebut, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta praktek mafia tanah di Sulawesi Utara, (Sulut), salah satu upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan menegakkan tertib adminsistrasi pertanahan.

Dia bilang, tertib administrasi merupakan kebijakan pokok pertanahan dalam rangka mewujudkan kelengkapan data dari setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah.

“Peluang untuk berperilaku korupsi selalu ada, tetapi dengan pembangunan karakter dan integritas pegawai disertai pengetahuan masyarakat tentang berbagai jenis layanan pertanahan maka pemberantasan korupsi diterapkan dengan mewujudkan saling mengingatkan satu sama lain akan bahaya korupsi,” katanya.

Lanjut kata dia, diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, kementerian lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan mafia tanah dan kejahatan pertanahan.

“Kami sudah bekerja sama dengan Polda Sulut dan Kejaksaan Tinggi dengan membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan,” sebutnya.

Lutfi menambahkan, pencegahan terhadap perilaku korupsi dapat dimulai dari membangun zona integritas, mulai dari pimpinan beserta seluruh jajaran untuk berkomitmen tidak melakukan korupsi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. “Sehingga akan tercipta area atau wilayah bebas korupsi (WBK),” pungkas Lutfi.

Sambungnya, saat ini Kota Bitung sudah didorong untuk mendapat kategori WBK. Meski begitu, masih ada pula Kabupaten/Kota se Sulut yang belum dinobatkan sebagai WBK.

“Kami berupaya agar Sulut bisa masuk. Bitung dan Manado sementara kita persiapkan, semoga saja tahun depan tidak ada hambatan,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Garda Tipikor Indonesia Sulut Risat Sanger menambahkan dari GTI terus mendorong agar instansi-instansi termasuk BPN dapat lebih transparansi dalam hal administrasi dan lain sebagainya.

“Kami apresiasi BPN yang sampai saat ini sudah banyak kemajuan, segala bentuk administrasi sekarang telah didukung adanya digitalisasi. Nah, itu kita dukung. Karena itu salah satu cara agar menghindari kita semua melakukan korupsi. Terimakasih BPN karena sudah mau lebih terbuka, dan menghadirkan sistem berbasis digital yang sama-sama kita ketahui dapat kita diakses oleh umum,” ungkap Risat.(*/gabby)

Categories: Manado, Pemerintahan, Sulut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s