SULUTNEWSTV.com, MANADO – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara (Sulut) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) yang dipimpin secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE, di Kantor Bank Indonesia (BI) Sulut, Sabtu(4/11/2023).
Gubernur OD dalam arahannya menyampaikan agar tim TPID Sulut semakin memperkuat sinergitas, antar lembaga dalam mengantisipasi peningkatan inflasi menjelang natal dan tahun baru (Nataru) 2023.
Sebagai tindak lanjut, adapun upaya optimalisasi program pengendalian inflasi melalui sinergi Gelar Pangan Murah (GPM) dengan penyaluran bantuan sosial, kontinuitas pasar Bulog, dan pemanfaatan insentif fiskal untuk pengendalian inflasi.
“Kita juga merekomendasi kebijakan sebagai strategi jangka pendek yaitu penyaluran bibit siap tanam, pupuk dan alsintan; subsidi angkut komoditas pangan; serta utilisasi pos pantau barang atau komoditas. Sedangkan, untuk strategi jangka menengah panjang dapat dilakukan dengan intensifikasi/perluasan lahan berkolaborasi dengan Gapoktan; (Pilot project pembangunan green house; dan Demplot ke Poktan,” kata Gubernur Olly.
HLM ini juga menjadi ajang peluncuran website integrasi data terkait pengendalian harga di Sulut, yaitu neraca pangan, informasi harga pangan, dan kegiatan pengendalian inflasi.
Website bertujuan untuk memudahkan integrasi data antar instansi dalam mengakses informasi ketersediaan dan kebutuhan pasokan dan harga komoditas pangan.
Kegiatan ini dirangkaikan pula dengan penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Pos Check Point di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Boolang Mongondow Selatan untuk memudahkan pemantauan pergerakan lalu lintas komoditas pangan jalur darat dalam rangka mendukung pendataan alur lalu lintas komoditas pangan Sulut.
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Kepala KPw BI Sulut Andry Prasmuko, Wali Kota Bitung, Bupati Minahasa Selatan, Bupati Kepulauan Talaud, Pj Bupati Sitaro, Wawali Manado, Pj Wali Kota Kotamobagu, Pj Walikota Minahasa Tenggara, Pj Bupati Minahasa, perwakilan wali kota/bupati lainnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait lainnya.(*/gabby)
www.sulutnewstv.com 