KPU Mitra Hadiri Sidang Perkara Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara Perkara Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang
diajukan Pasangan Calon Nomor Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Nomor Urut 3 Djein Leonora Rende dan Ascke Alexander Benu dengan agenda jawaban termohon, Jakarta, 24 Januari 2025.

Sidang Panel II yang dipimpin oleh Ketua Panel Hakim Saldi Isra Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Minahasa Tenggara.

Dalam sidang ini, KPU Minahasa Tenggara yang dihadiri langsung Ketua KPU Minahasa Tenggara Otnie Nolfie Tamod yang melalui Kuasa Hukum menjelaskan sejumlah poin penting terkait dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Berikut rangkuman jawaban Termohon
dalam persidangan:

I. EKSEPSI

1. Permohonan Tidak Konsisten
   Pemohon sebelumnya telah mengajukan Surat Penarikan Kembali Permohonan
   dengan APPP Nomor: 86/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Namun, pembatalan penarikan
   permohonan yang diajukan kemudian dianggap inkonsisten dan mencederai
   kewibawaan persidangan di Mahkamah Konstitusi.
2. Ambang Batas Tidak Terpenuhi
   Berdasarkan perhitungan ambang batas 2% dari total suara sah (73.339), yaitu
   sebesar 1.466,78 suara, selisih suara antara Pasangan Calon 1 dan Pasangan
   Calon 3 adalah 26.415 suara atau 36%. Selisih ini jauh melampaui ambang batas
   yang diatur dalam peraturan.
3. Kesalahan Objek Permohonan
   Pemohon keliru dalam objek permohonan. Objek yang seharusnya disengketakan
   adalah Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor
   1318/PL.02.6-Pu/7107/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
   Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, yang ditetapkan pada 3 Desember 2024 pukul 19.55 WITA.

II. POKOK PERKARA

1. Proses Pilkada Sesuai Regulasi
   Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah dilakukan sesuai dengan Peraturan
   KPU Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon pasca penetapan DPT.
2. Tidak Ada Bukti Pelanggaran
   Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
   di 12 kecamatan di Minahasa Tenggara, namun tidak menjelaskan secara spesifik
   lokasi atau pihak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, tidak terdapat
   rekomendasi dari Bawaslu atau putusan pengadilan yang mendukung klaim
   Pemohon.
3. Klaim Pemungutan Suara Ulang Tidak Berdasar
   Pemohon meminta pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Minahasa
   Tenggara tanpa memberikan dalil yang jelas terkait pelanggaran atau selisih suara.

III. PETITUM TERMOHON

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Minahasa
   Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan
   Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, yang ditetapkan pada 3
   Desember 2024 pukul 19.55 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara sah Pilkada Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagai
   berikut:

Nomor Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1. Ronald Kandoli – Fredy Tuda 40.375 suara
2. Royke Rudy Alex Tambajong, S.IP. – Niko Royke Fence Pelleng 12.609 suara
3. Djein Leonora Rende, S.E. – Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si. 13.960 suara
4. Stenly Tjanggulung, S.E., M.Th – Chelsea Beatrix Putri Raimel, S.H., M.Th. 6.395 suara
   Total Suara Sah 73.339 suara

KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan
menunggu agenda Mahkamah Konstitusi terkait dengan agenda berikutnya.
(*Kly)