SULUTNEWSTV.com, MANADO – Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se Provinsi SulutGo tahun 2025, Kamis(3/7/2025) di Luwansa Hotel Manado.
Kepala OJK Sulutgomalut Robert Sianipar menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi program-program yang sudah berjalan dari semua TPAKD. “Yang mau kita stressing ini, yang pertama bagaimana program ini bisa menunjang program atau visi dan misi pemerintah daerah khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua kita ingin memberikan informasi tambahan, bahwa ada sumber akses pembiayaan tidak hanya perbankan,” sebut Sianipar.
Dirinya pun berharap, TPAKD ini bisa nanti membentuk ekosistem-ekosistem di tiap daerah yang punya komoditi unggulan. “Jadi ada ekosistem ini, lengkap, nanti produksinya dari petani, kemudian lembaga keuangan menunjang pembiayaan pemerintah daerah melakukan pendampingan kemudian ada osteker yang melakukan pemasaran. Jadi kalau nanti bisa berproduksi, ini kan semua pihak memperoleh keuntungan, baik masyarakat atau petani. Dan otomatis pendapatan meningkat, perbankan atau lembaga keuangan bisa menyalurkan kredit atau pembiayaan. Masyarakatnya ada peningkatan kesejahteraan,” harapnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay dalam sambutannya mengatakan literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dan strategi bagi pembangunan daerah.
Keduanya memiliki peran krusial dalam mencapai prioritas pembangunan daerah, khususnya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Akses keuangan yang inklusif dan merata merupakan salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui akses keuangan yang lebih mudah, masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan yang mendukung peningkatan kesejahteraan,” ungkap Wagub.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022, Indeks Literasi Keuangan Provinsi Sulawesi Utara berada di angka 50,13 persen dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 86,23 persen. Kedua angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang masing-masing sebesar 49,68 persen dan 85,10 persen. Meskipun demikian, kita masih dihadapkan pada gap sebesar 36,10 persen antara literasi dan inklusi keuangan.
“Ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap produk keuangan sudah cukup luas, namun pemahaman masyarakat tentang produk-produk tersebut masih perlu ditingkatkan,” sebut Wagub.
Terkait dengan peran vital TPAKD, terutama untuk mengatasi tantangan akses keuangan di daerah ini, Wagub bilang, Sulut patut berbangga bahwa 16 TPAKD Provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara telah terbentuk dan dikukuhkan pada September 2021 sebagai forum koordinasi vital TPAKD.
Ia juga merinci Industri Jasa Keuangan yang beroperasi di Sulawesi Utara sangat beragam, di mana untuk saat ini terdapat 29 Kantor Cabang Bank Umum, 1 Kantor Pusat BPD, 15 Kantor Pusat BPR, 41 entitas perusahaan pembiayaan, 3 entitas modal ventura, serta 47 entitas asuransi umum dan asuransi jiwa.
“Potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah yang tergabung dalam TPAKD untuk memperluas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat,” ucapnya.
Ia berharap melalui Rakorwil ini, peserta dapat berdiskusi secara mendalam mengenai strategi dan program inovatif yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi gap antara literasi dan inklusi keuangan.
“Mari kita manfaatkan forum ini
untuk berbagi pengalaman terbaik, mengidentifikasi solusi atas tantangan yang ada, dan merumuskan langkah-langkah kolaboratif yang lebih efektif yang akan membawa kemajuan signifikan bagi percepatan akses keuangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah RH, pada kesempatan itu mengatakan tentang efisiensi yang diterapkan pemerintah saat ini, meski dampaknya terasa, khususnya bagi UMKM namun tidak mengurangi atau menghambat program yang ada.
“Walaupun ada pengurangan atau efisiensi yang berdampak pada program-program tingkat UMKM, di mana infrastruktur sama sekali belum ada. Jadi belum ada pembangunan di tengah-tengah efisiensi. Tetapi tidak tidak mengurangi kelangsungan program-program yang lainnya,” tukasnya.
Ia mengapresiasi OJK yang sempat melakukan kunjungan ke Gorontalo. “Ini menjadi semangat untuk mendorong perekonomian Gorontalo,” ujarnya.(*/gabby)
www.sulutnewstv.com 