SULUTNEWSTV.com, SANGIHE – Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah Melanchton Herry Wolf, serta anggota TPID dan TP2DD dari berbagai instansi terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi dengan tata kelola yang responsif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi pangan merupakan faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
“Digitalisasi tidak hanya soal teknologi, tetapi menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara inovatif. Melalui forum ini diharapkan lahir rekomendasi dan kesepakatan strategis yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Michael.
Pada sesi paparan, Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto mengungkapkan sejumlah tantangan pengendalian inflasi di Kepulauan Sangihe, terutama keterbatasan akses transportasi udara dan laut yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas strategis seperti cabai rawit dan bawang merah.
“Untuk itu, diperlukan penguatan ketahanan pangan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta peningkatan distribusi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan pengembangan infrastruktur logistik,” ucap Joko.
Dari sisi digitalisasi, Joko menyampaikan bahwa kinerja TP2DD Kepulauan Sangihe tergolong positif. Kabupaten ini berhasil mempertahankan predikat “Digital” pada penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester I-2025 serta mencatat lonjakan peringkat Championship TP2DD dari posisi 40 pada 2024 menjadi peringkat 17 pada 2025.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Melanchton Herry Wolf menegaskan bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dalam mendukung digitalisasi transaksi, Pemkab Sangihe telah menyiapkan dua pilot project penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan.
“Ke depan, kami berharap dukungan dari BSG dapat segera terealisasi agar implementasi KKPD dapat diperluas ke perangkat daerah lainnya,” ujarnya.
Dalam diskusi lanjutan, Joko Supratikto juga menyoroti pentingnya penguatan akses internasional melalui kebijakan direct call, khususnya dengan Tiongkok, guna meningkatkan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pemasok komoditas perkebunan seperti kelapa.
Selain itu, optimalisasi penggunaan QRIS pada layanan publik dinilai mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.
Melalui HLM TPID dan TP2DD ini, Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi perekonomian daerah secara berkelanjutan.(*/gabby)
www.sulutnewstv.com 