SULUTNEWSTV.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya menjaga sektor jasa keuangan (SJK) tetap tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta program prioritas pemerintah. Komitmen tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan OJK telah menetapkan tiga kebijakan prioritas pada 2026, yakni penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.
“Kondisi fundamental perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan saat ini sangat solid. Ini menjadi modal penting untuk keberlanjutan ke depan. Kami berterima kasih atas seluruh program prioritas pemerintah,” ujar Friderica.
Untuk penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, OJK mendorong pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan, pengembangan keuangan syariah melalui pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko termasuk risiko siber, serta penguatan infrastruktur pengawasan berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan SupTech.
OJK juga bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan pelaku industri melakukan reformasi integritas pasar modal melalui delapan rencana aksi, antara lain peningkatan free float saham menjadi 15 persen, pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO), demutualisasi bursa efek, hingga penguatan penegakan hukum dan tata kelola emiten.
Selain itu, OJK memperkuat pengawasan market conduct dan penegakan hukum melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Kebijakan prioritas kedua difokuskan pada pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan, peningkatan akses pembiayaan UMKM, serta dukungan aktif terhadap program prioritas pemerintah. Hingga Desember 2025, pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tercatat mencapai Rp149 triliun untuk pembangunan 80 ribu koperasi.
Sementara pembiayaan ekosistem program Makan Bergizi Gratis telah disalurkan kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi senilai Rp1,02 triliun.
OJK juga mendukung hilirisasi melalui pengembangan ekosistem bulion dengan transaksi emas tercatat sebesar 16.870 kilogram senilai Rp48 triliun, serta memberikan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana selama tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.
Adapun kebijakan prioritas ketiga mencakup pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan, termasuk peningkatan peran investor institusional, penguatan literasi dan inklusi keuangan berbasis kesejahteraan keuangan masyarakat, serta dukungan terhadap target Net Zero Emission (NZE) nasional melalui penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) v.3 dan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah dan kebijakan OJK dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, sektor keuangan yang stabil dan kredibel menjadi kunci masa depan perekonomian nasional.
“Kami percaya dengan reformasi yang dilakukan, masa depan perekonomian Indonesia sangat ditentukan oleh sektor keuangan yang stabil dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan,” kata Airlangga.
Ia optimistis sinergi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat kepercayaan pasar, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.(*/gabby)
www.sulutnewstv.com 