Evaluasi Kinerja TP2DD Jadi Dasar Penguatan Kebijakan Digitalisasi di Kota Bitung

SULUTNEWSTV.com, BITUNG – Pemerintah Kota Bitung menegaskan komitmennya untuk memperkuat kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah melalui evaluasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Hal tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD Kota Bitung yang digelar Sabtu (7/2/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota Bitung Hengky Honandar menekankan bahwa percepatan elektronifikasi transaksi pajak dan retribusi daerah merupakan langkah strategis yang tidak hanya berkaitan dengan efisiensi layanan publik, tetapi juga penguatan tata kelola keuangan daerah.

“Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Melalui elektronifikasi transaksi, Pemerintah Kota Bitung ingin menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan,” ujar Hengky.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto menyampaikan hasil penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Bitung. Tercatat, pada Semester I-2025 indeks ETPD Kota Bitung mencapai 90,25 persen dan masih berada pada kategori Digital.

Namun demikian, capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan Semester II-2024 yang berada pada angka 93,75 persen. Menurut Joko, kondisi ini mencerminkan bahwa transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem pembayaran non-tunai, tetapi juga pada konsistensi kebijakan serta tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat.

“Dinamika penilaian ini menunjukkan bahwa digitalisasi memerlukan penguatan implementasi secara berkelanjutan, termasuk peningkatan literasi dan penggunaan kanal pembayaran non-tunai oleh wajib pajak dan retribusi,” jelas Joko.

Melalui evaluasi kinerja TP2DD ini, Pemerintah Kota Bitung bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas elektronifikasi transaksi daerah, memperkuat kinerja pendapatan, serta mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.(*/gabby)