Banten – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, kembali menegaskan posisi pers sebagai pilar penting demokrasi sekaligus mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik melalui penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
Penanggung Jawab HPN 2026 yang juga Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan bahwa pers memiliki fungsi yang melampaui peran sebagai industri informasi. Menurutnya, pers merupakan bagian dari fondasi utama dalam pembangunan nasional yang demokratis.
Dalam acara HPN 2026 di Serang, Banten, Senin (9/2/2026), Munir menekankan pentingnya kode etik jurnalistik sebagai pedoman utama kerja pers. Ia menilai kode etik menjadi pembatas yang jelas antara praktik jurnalistik profesional dengan arus informasi bebas yang tidak memiliki tanggung jawab.
Munir menegaskan, wartawan dituntut menjaga profesionalisme, akurasi, dan keberimbangan dalam setiap karya jurnalistik. Ia menyebut kewaspadaan intelektual menjadi kunci agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan publik. Lebih lanjut, ia menilai kritik pers terhadap pemerintah merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik, menurutnya, bukan bentuk serangan, melainkan wujud kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas.
Pers, kata Munir, memiliki peran mengingatkan agar kebijakan publik tetap berjalan pada jalur yang tepat. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan kekuasaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap bangsa. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah sejatinya adalah keberhasilan rakyat. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila kebijakan terbuka terhadap evaluasi serta perbaikan berkelanjutan.
“Kritik yang disampaikan bukanlah ekspresi kebencian, melainkan bentuk cinta kepada bangsa dan negara. Ketika media memberikan masukan kepada pemerintah, itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa langkah pembangunan tetap berada di rel yang benar,” ujarnya.
Munir menambahkan kritik konstruktif harus dipahami sebagai penguat demokrasi. Ia menilai bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. HPN 2026, lanjutnya, menjadi momentum memperkuat integritas dan keberlanjutan pers Indonesia agar mampu terus berkontribusi dalam mewujudkan bangsa yang kuat dan berdaya saing.
“Kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi, bukan ancaman. Pada akhirnya, bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, serta akuntibe,” ucapnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, saat mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, menegaskan peran strategis pers dalam menjaga kualitas demokrasi dan mendukung pembangunan nasional di tengah tantangan disrupsi digital.
Muhaimin menekankan bahwa pers memiliki posisi penting sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat.
“Pers memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan nasional di tengah tantangan disrupsi digital,” ujar Muhaimin.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam menjaga arus informasi yang sehat, akurat, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, informasi yang jernih dan berimbang menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga kohesi sosial bangsa.
“Pers yang sehat adalah fondasi penting bagi demokrasi dan pembangunan. Pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam memberdayakan masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa,” katanya.
Muhaimin juga menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap terbuka terhadap kritik konstruktif yang disampaikan oleh insan pers.
Kritik yang berlandaskan fakta serta menjunjung tinggi etika jurnalistik dinilai sebagai bagian penting dari mekanisme evaluasi kebijakan publik.
“Kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab justru menjadi pengingat agar kebijakan tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” tegasnya.
Puncak peringatan HPN 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, serta Wartawan dari 38 Provinsi yang ada di tanah air (**)
www.sulutnewstv.com 