SULUTNEWSTV.com, MANADO – Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), di Manado, Senin (23/2/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Yulius Selvanus, SE dan dihadiri Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto, Kepala OJK SulutGo Robert H.P. Sianipar, Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Dr. Hj. Radlyah Hasan Jan, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sulut.
Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, menegaskan stabilitas harga, percepatan digitalisasi dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, perluasan akses keuangan, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang inklusif dan berkualitas.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi inovatif berbasis pentahelix yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas, dan media melalui sinergi lima tim. “TPID berperan menjaga stabilitas harga, TP2ED mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, TP2DD memperkuat fiskal daerah, TPKAD meningkatkan akses pembiayaan produktif UMKM, dan KDEKS mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan melalui industri halal, pariwisata ramah muslim, serta wakaf produktif,” ungkap Joko.
Sementara itu, Kepala OJK SulutGo Robert Sianipar menekankan pembangunan sektor keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan daerah. “Penguatan inklusi keuangan harus dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi dengan dukungan anggaran memadai, standardisasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan,” ujar Sianipar.
Wakil Direktur Eksekutif KDEKS, Dr. Hj. Radlyah Hasan Jan, menyampaikan tiga fokus transformasi ekonomi syariah di Sulawesi Utara, yakni penguatan produk halal, perbankan syariah, dan zakat nasional. “Pada 2026, akselerasi diarahkan pada sertifikasi halal UMKM, penguatan ekosistem keuangan syariah, pembentukan Lembaga Pengelolaan Dana Umat Daerah (LPDUD), serta digitalisasi tata kelola zakat dan wakaf,” kata Radlyah.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, akses keuangan, hingga penguatan ekonomi syariah harus berjalan terpadu. Dengan kolaborasi yang solid, saya optimistis Sulawesi Utara mampu tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi, stabilisasi harga, serta optimalisasi peran BUMD pangan. Selain itu, percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor unggulan dan industri manufaktur harus terus didorong.
“Kita harus memastikan petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Di saat yang sama, penguatan industri halal dan optimalisasi dana sosial syariah perlu menjadi perhatian bersama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,” tambahnya.
Dalam HLM tersebut juga dilakukan sejumlah penandatanganan kerja sama strategis, antara lain kerja sama antar daerah pengadaan pangan antara Bupati Minahasa Selatan dan Bupati Bolaang Mongondow, komitmen dukungan KDEKS untuk sertifikasi halal Rumah Potong Unggas (RPU) di Bolaang Mongondow Selatan dan pengembangan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di Kantin IAIN Manado, serta perjanjian optimalisasi penerimaan asli daerah antara Gubernur Sulut, 15 kepala daerah kabupaten/kota, dan Direktur Utama Bank SulutGo.
HLM ini menjadi langkah konkret memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, mempercepat transformasi digital, memperluas akses keuangan, serta mendorong ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru di Sulawesi Utara.(*/gabby)
