Tomohon – Dalam meningkatkan layanan publik yang cepat dan tepat kepada masyarakat, Pemkot Tomohon menggelar Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diadakan di Aula Rumah Dinas Walikota Tomohon Senin(11/9/17).

Kegiatan yang diawali dengan laporan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon Ir Nova Siska Rompas ini dibuka langsung oleh Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak dan dihadiri oleh Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umum Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Hany Sophiar Rustam SH MSi yang sekaligus sebagai narasumber serta perwakilan Dinas-Dinas terkait, para Lurah, pelaku usaha dan undagan lainya.

Dalam sambutannya Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak mengatakan Pelayanan Publik merupakan salah satu prioritas utama dalam Visi dan Misi yang dikemas di dalam program EMAS yang tertera di RPJMD 2016-2021 yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan aturan. Paradigma tersebut sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 adalah untuk Kesejahteraan Umum.

” Ini juga telah diadakan kerjasama MOU dengan KPK sejauh mana komitmen pelayan publik. Tahun 2017 ini pelayan publik diubah secara drastis untuk, memaksa pelayanan kepada masyarakat, “ungkap Eman.

Melalui peraturan Walikota Tomohon nomor 3 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan penertiban dan penandatangan perizinan dan non perizinan yang telah diubah dengan peraturan Walikota Tomohon Tomohon nomor 5 tahun 2017 maka Tomohon telah melimpahkan/mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Tomohon yaitu 29 jenis perizinan dan 11 non perizinan.

“Pada tanggal 19 September 2017 akan di laksanakan Launching Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang akan disaksikan oleh KPK dan Ombudsman Republik Indonesia, oleh karena itu diharapkan kepada para peserta sosialisasi untuk dapat menyerap materi yang akan dibawakan dari Kementrian Dalam Negeri agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tahapan-tahapan yang baik dan benar dalam perizinan, “tutup Eman

Sementara Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umum Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Hany Sophiar Rustam SH MSi saat membawakan materi mengatakan, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. “Jadi bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, “ungkapnya.

Rustam menambahkan bahwa permasalahan juga dalam pembangunan yaitu Birokrasi yang terlalu gemuk dan belum mampu memberikan pelayan prima bagi masyarakat, teemasuk Korupsi yaitu banyaknya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara serta Infrastruktur yang belum memadai.

“Lakukan perbaikan pelayanan publik yang merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, “pungkasnya.

(Red/stenly)