Perkuat Sinergitas Pemerintahan Desa, DPRD Mitra Gelar Orientasi

Ratatotok – Komisi I DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) melakukan orientasi di tiga desa di Kecamatan Ratatotok, yakni Desa Moreah Satu, Desa Moreah dan Desa Soyoan, pada Rabu kemarin (30/10/2019). Ini dilakukan para wakil rakyat Mitra itu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya terhadap sinergitas antara program Pemkab Mitra dan Pemprov Sulut dengan Pemerintahan Desa terkait.

Ketua Komisi I DPRD Mitra Artly Kountur mengatakan orientasi yang dilakukan pihaknya erat terkait dengan regulasi yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa. Menurutnya yang paling utama dilakukan para Kepala Desa atau Hukum Tua adalah pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

“Jadi kunjungan ini bukan kegiatan monitoring atau evaluasi, hanya orientasi terkait regulasi. Saya harap para hukum tua lebih memperhatikan RPJMDes. Yakni bagaimana dokumen perencanaan itu harus dibuat, bukan hanya memikirkan kelanjutan Dana Desa tahap 2 Tahun 2019,” singgung politisi PDIP itu.

Lanjutnya, dalam pembuatan dokumen itu visi Hukum Tua bersangkutan harus sejalan san sinergis dengan visi misi kepala daerah Kabupaten Mitra, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Sementara dalam rangka sosialisasi Tahun Anggaran 2020 dalam sistem non tunai, Komisi I mendukung program inspektorat dan badan keuangan. Walaupun itu belum menyelesaikan masalah, namun minimal bisa meminimalisir permasalahan ‘cash on hand’ pada bendahara desa,” sebut Artly Kountur.

Selain itu, menurutnya, orientasi DPRD Mitra itu juga menyikapi persoalan perangkat desa, yang mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa. Pula sinergitas dengan PP 11 Tahun 2019 Tentang Desa, yang mengatur gaji kepala desa, sekdes, dan perangkat lainnya.

“Kenapa kewenangan ini ada di pihak eksekutif dalam hal ini bupati karena untuk tahun 2020 perangkat desa tidak menerima Siltap (Penghasilan Tetap) atau gaji. Sehingga kewenangan otoritas tetap berada kepada kepala desa. Tetapi karena mendapatkan anggaran dari APBN melalui APBD Kabupaten, maka Bupati yang jadi penentu dalam penetapan SK,” katanya.

Begitu juga dengan konstruksi masalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang dasar hukumnya mengacu di Permendagri nomor 110 Tahun 2016. Menurutnya proses tersebut harus lewat azas musyawarah untuk mufakat dan kewenangannya diserahkan kepada hukum tua.

“Kenapa begitu? Karena hukum tua dianggap representasi dari masyarakat dan BPD merupakan perwakilan masyarakat jaga. Sehingga yang duduk merupakan perwakilan masing-masing masyarakat jaga. Untuk proses proses pemilihan ketua hingga sekretaris BPD dari dan oleh anggota BPD perwakilan masyarakat jaga,” jelasnya.

Selain itu dalam orientasi tersebut pihaknya memberikan penjelasan terkait BPD yang sebelumnya sifatnya insentif atau tunjangan, namun untuk tahun 2020 menerima Siltap.

Sementara, menyikapi apa yang dinyatakan Bupati Mitra James Sumendap, tentang larangan para ASN, THL, dan guru sertifikasi menjadi BPD, menurut itu lebih kepada hak dan kewajiban.

“Jadi seperti ASN, dia harus memperhatikan tugas pokok sebagai ASN, dibandingkan tugas pokok sebagai BPD sehingga akan terjadi kesenjangan internal BPD. Itulah sebabnya langkah ini diambil dan kami sangat mendukung itu,” ungkap Kountur.

Tambahnya, saat ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan status para pensiunan, apakah masuk kategori layak menerima bantuan dari dinas sementara juga menerima uang pensiun bulanan dari negara.

“Terkait hal ini kami masih menunggu draft Juknis dari PMD karena seperti dana lansia, ASN tidak boleh menerima. Bagi kami logikanya berarti (pensiunan) juga tidak bisa. Walau begitu kami tetap menunggu draft juknis dari PMD,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama Hukum Tua Desa Moreah Satu Reagen Pantow mengapresiasi langkah Komisi I DPRD Mitra yang datang berkunjung ke desa yang kini dipimpinnya. Hal ini karena pada periode sebelumnya, sangat jarang anggota DPRD datang berkunjung ke wilayahnya.

“Kami sangat mengapresiasi karena kunjungan tersebut sudah terselip beberapa harapan terkait kebutuhan di desa. Bahkan dalam orientasi Komisi I, komunikasi berlangsung secara akrab. Mereka juga siap memperjuangkan aspirasi dan juga siap memberi pendampingan,” ujar Reagen Pantow, yang juga Sekretaris Jurnalis Minahasa Tenggara itu.

Pada orientasi itu, Ketua Komisi I DPRD Mitra Artly Kountur turut bersama pimpinan lainnya dan para anggota di antaranya : Heidi Tumbelaka, Sophia Antou, Tenny Kosegeran, Rasni Pontororing dan Fitria Asaha.
(VictoryTB)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s