SULUTNEWSTV.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa mempertegas komitmennya dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan program strategis nasional.
Hal ini mengemuka pada hari terakhir Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Ballroom Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/1/2026).
Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, hadir langsung memimpin delegasi Kabupaten Minahasa. Sebagai Koordinator Wilayah Sulawesi APKASI, Bupati Robby Dondokambey didampingi oleh Ketua TP-PKK Martina W. Dondokambey Lengkong, Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pada hari penutup ini, sejumlah isu krusial dibahas bersama para pemangku kebijakan nasional. Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, menekankan pentingnya digitalisasi layanan kepegawaian sebagai kunci peningkatan kinerja pelayanan publik di tingkat kabupaten.
Sejalan dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyoroti peran kabupaten dalam mengoptimalkan Dana Desa untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Bupati Robby Dondokambey menyatakan bahwa poin-poin yang dibahas dalam Rakernas sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi Minahasa saat ini.
“Rakernas ini adalah wadah strategis. Kami di Minahasa siap mendukung program nasional, terutama terkait penguatan sistem manajemen ASN dan percepatan pembangunan perdesaan,” ujarnya.
Dalam instruksinya, Mendagri menekankan agar pemerintah daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun sinergi yang efektif dengan pusat guna mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan lokal.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Robby menegaskan bahwa kehadiran jajaran Kepala OPD Minahasa dalam forum ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan terbaru dapat segera diimplementasikan secara optimal.
“Kehadiran tim lengkap kami di sini adalah bentuk keseriusan Pemkab Minahasa untuk menyerap gagasan dan solusi dari pusat maupun daerah lain, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat Minahasa,” ia menambahkan. (*ChT)
www.sulutnewstv.com 