SULUTNEWSTV.com, MANADO – Pemerintah Kota Manado ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia untuk melaksanakan program percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Penunjukan ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Pemkot Manado.
Wakil Wali Kota Manado dr Richard Sualang memimpin rapat koordinasi strategis, Kamis (5/2/2026), yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Dinas Sosial (Dinsos).
Dalam rapat tersebut, Wawali Richard Sualang menegaskan komitmen Pemerintah Kota Manado untuk menyukseskan program nasional tersebut dan menjadikan Manado sebagai contoh pengelolaan bansos yang transparan dan tepat sasaran di Sulawesi Utara.
“Sebagai salah satu dari 40 daerah yang terpilih secara nasional, Manado harus mampu menyukseskan program ini. Digitalisasi bansos harus menjadikan Manado sebagai barometer bagi kabupaten dan kota lain di Sulawesi Utara dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran,” ujar Sualang.
Sebagai bagian dari implementasi, Disdukcapil Kota Manado akan memegang peran utama dalam validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna memastikan data penerima bantuan, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), berbasis data kependudukan yang akurat dan tunggal. Disdukcapil juga akan membuka layanan pengaduan bagi warga yang mengalami kendala administrasi kependudukan.
Sementara itu, Dinas Sosial bertanggung jawab dalam penyusunan kriteria teknis pendataan penerima bansos, sedangkan Dinas Kominfo akan menangani sosialisasi dan publikasi mekanisme pendaftaran bansos berbasis digital kepada masyarakat.
Untuk memastikan pendataan berjalan hingga tingkat lingkungan, Pemkot Manado akan melibatkan seluruh Kepala Lingkungan (Pala) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka akan mendampingi masyarakat melalui posko-posko khusus pendataan digital.
“Kita tidak ingin ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru tertinggal karena kendala teknologi. Di sinilah peran Pala dan ASN untuk mendampingi masyarakat,” tambahnya.
Pemkot Manado berharap melalui digitalisasi bansos ini, penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus menekan potensi kesalahan maupun manipulasi data penerima bantuan.(*/gabby)
www.sulutnewstv.com 