SULUTNEWSTV.com, JAKARTA – Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 secara hybrid, Kamis (12/2). Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh TP2DD se-Kalimantan di Balikpapan, serta daring oleh TP2DD se-Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara.
Rakorwil dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, serta dihadiri Asisten Deputi Kemenko Perekonomian sekaligus Kepala Tim Sekretariat Satgas P2DD, Puji Gunawan, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia M. Firdauz Muttaqin, para Kepala Perwakilan BI Provinsi, Sekretaris Daerah, Kepala Bapenda, dan anggota TP2DD lainnya.
Dalam pemaparannya terkait Evaluasi Kinerja TP2DD (Championships) 2026, Puji Gunawan menegaskan arahan Presiden pada Rakornas P2DD 2025 agar kebijakan difokuskan pada pelayanan cepat dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus mendorong pemerintahan yang bersih dan adil.
“Kita ingin digitalisasi bukan sekadar transformasi sistem, tetapi benar-benar memberi dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, kebijakan harus berorientasi pada hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Puji.
Ia juga menekankan pentingnya perluasan kanal digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), penguatan sinyal di wilayah 3T, penguatan layanan digital BPD dan sistem informasi keuangan daerah, serta kolaborasi dengan berbagai platform digital.
“Perlu ada sinergi pusat dan daerah dalam memperluas ekosistem pembayaran digital, termasuk optimalisasi peran BPD sebagai agregator transaksi pemerintah daerah,” tambahnya.
Program Kerja Satgas P2DD 2026 difokuskan pada empat pilar utama, yakni penguatan kolaborasi dan sinergi untuk mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan local tax ratio dan implementasi peta jalan ETPD; penyediaan layanan publik yang lebih cepat melalui perluasan QRIS-Tap dan fitur online payment KKI; mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil melalui penguatan peran BPD sebagai agregator transaksi pemda; serta peningkatan efektivitas monitoring melalui penguatan kriteria evaluasi tahunan dan Program Katalis P2DD.
Da
lam Championships 2026, struktur penilaian terdiri atas Aspek Proses (20 persen), Output (50 persen), dan Outcome (30 persen). Penilaian diperkuat pada inovasi layanan digital, implementasi KKI dan QRIS-Tap, kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), percepatan realisasi APBD, serta perluasan transaksi non-tunai pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sulawesi Utara meraih peringkat 3 kategori Provinsi se-Sulawesi pada Championships TP2DD 2025. Pada kategori Kota, Kota Tomohon dan Kota Manado masing-masing menempati peringkat 2 dan 3. Sementara kategori Kabupaten, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meraih peringkat 3 se-Sulawesi.
S
elain itu, berdasarkan Indeks ETPD Semester II-2025, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara meraih predikat tertinggi “Digital”. Rata-rata indeks meningkat dari 92,8 persen pada Semester I-2025 menjadi 94,3 persen pada Semester II-2025. Peningkatan signifikan dicatatkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang naik dari 90,2 persen menjadi 98,0 persen dan melonjak ke peringkat 5 kategori Kabupaten se-Sulawesi.
Akselerasi digitalisasi juga tercermin dari pertumbuhan QRIS di Sulawesi Utara. Hingga Desember 2025 tercatat 529.688 pengguna dan 367.648 merchant QRIS. Sepanjang 2025, lebih dari 57 juta transaksi QRIS tercatat dengan pertumbuhan 186,1 persen (year on year) dan nilai transaksi mencapai Rp6,40 triliun atau tumbuh 143,2 persen (yoy).
Dengan capaian tersebut, Puji Gunawan optimistis Sulawesi Utara mampu meningkatkan performa pada Championships TP2DD 2026. “Momentum ini harus dijaga. Konsistensi implementasi ETPD dan penguatan inovasi layanan digital akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing daerah,” pungkasnya.(*/gabby)
www.sulutnewstv.com 