MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Data dan Informasi dalam rangka Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Berbasis Layanan Digital Terintegrasi, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Minahasa di Kantor Diskominfo, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Minahasa, Ricky Laloan, S.H., didampingi Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sepdy Tumengkol, S.T., yang juga membawakan materi teknis kepada para peserta.
Rakor diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Minahasa yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan data, informasi, serta dokumentasi pemerintahan.
Dalam sambutannya, Ricky Laloan menegaskan bahwa penguatan PPID berbasis layanan digital merupakan langkah strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.
“Di era digital saat ini, data dan informasi merupakan aset strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi,” ujar Laloan.
Menurutnya, peran PPID semakin vital dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Tidak hanya berfungsi memberikan layanan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memastikan setiap informasi yang disampaikan memiliki kualitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mempercepat transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang modern. Untuk itu diperlukan sinergi yang kuat antar seluruh perangkat daerah agar pengelolaan data dan layanan informasi dapat berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia berharap rakor tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kapasitas PPID dan kualitas pengelolaan data di lingkungan Pemkab Minahasa.
“Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Laloan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat pengelolaan data dan informasi berbasis layanan digital yang terintegrasi demi terwujudnya pemerintahan Minahasa yang semakin modern, terbuka, dan melayani,” tuturnya.
Sementara itu, Kabid TIK Diskominfo Minahasa, Sepdy Tumengkol, menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan memperkuat tata kelola penyampaian informasi dan dokumentasi pemerintah agar berjalan selaras dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Melalui penguatan pengelolaan informasi dan dokumentasi, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menyajikan informasi publik secara lebih terstruktur, cepat, akurat, dan sesuai standar pelayanan informasi yang berlaku,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Minahasa dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan data dan informasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*ChT)
