Pemprov Sulsel Belajar ke Pemrov Sulut, Terapkan Jamsos Pekerja Lintas Agama

MANADO – Penerapan jaminan sosial bagi pekerja lintas agama yang sudah berjalan dengan baik di Provinsi Sulawesi Utara, menjadi daya tarik bagi daerah lainnya untuk mengadopsi program itu. Provinsi Sulawesi Selatan pun, hari ini, mendatangi Kantor Gubernur Sulut untuk belajar.

Diungkapkan, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan (BPJamSos-TK) Wilayah Sulawesi dan Maluku Toto Suharto berterima kasih kepada Pemprov Sulut yang sudah menerima rombongan Sulawesi Selatan dalam benchmarking hari ini.

“Kami hendak mengetahui bagaimana perlindungan bagi pekerja lintas agama di Sulut. Apalagi Pemprov Sulut sdh melindungi lebih 75.000 pekerja lintas agama,” sebutnya.

Toto sendiri pun memberikan apresiasi bagi ketiga cabang BPJamSos-TK yang ada di Sulut, yakni Manado, Bitung dan Minahasa. Yang menurut dia, ketiga cabang ini telah bertugas dengan baik.

Sementara, Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat mengharapkan kunjungan tidak hanya dilakukan ke Sulut namun bisa juga ke Maluku sebagaimana domain kerja BPJamSos-TK Wilayah Sulawesi dan Maluku.

“Intinya apa hal-hal yang bisa menjadi strategi untuk diadopsi di Sulsel yang didapati di Sulut maupun di Maluku, terlebih dalam hal perlindungan Jamsos bagi warga. Saya bisa jelaskan bahwa prinsip Jamsos ketenagakerjaan ini yaitu satu untuk semua, semua untuk satu,” tutur Abdul.

Menambahkan, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, benchmarking ini sebagai kegiatan saling berbagi pengalaman, baik dari Sulut maupun Sulsel juga. “Boleh dikatakan pengurangan angka kemiskinan di Sulut ini disumbangkan oleh adanya perlindungan jamsos ketenagakerjaan. Termasuk untuk pekerja lintas agama,” sebut Silangen.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo menuturkan di Sulut sudah ada beberapa terobosan yang dilakukan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. “Perlindungan bagi pekerja lintas agama kini sudah di angka 75.780. Waktu program ini diluncurkan ada 35.000 dan langsung diganjar penghargaan rekor MURI,” papar Erny.

Dia menambahkan Pemprov Sulut yang menanggung anggaran sosial ketenagakerjaan tersebut. “Program lainnya yaitu diakonia oleh pemerintah Kota Tomohon melibatkan para pejabat di Tomohon. Mereka melindungi tenaga kerja yang rentan terdekat dari kehidupan,” ujar Erny.

“Tahun ini kami menganggarkan untuk pekerja rentan sektor transportasi sebanyak 10.000 orang,” sambung dia.

Di Bitung, sebut Erny ada program tali kasih. Dan di Kabupaten Minahasa baru MoU untuk pekerja rentan sebanyak 5.000 peserta.

“Kami juga sudah membuat regulasi berupa pergub, surat edaran yang berisi imbauan kabupaten kota dalam melindungi tenaga non ASN dan perangkat desa. Untuk non ASN di Sulut sudah berjalan 3 tahun,” imbuhnya.

Walau demikian, diakui Erny masih ada Kabupaten Kota yang belum menerapkannya, tapi pada dasarnya tengah dikaji. “Sehingga tahun 2020 nanti sudah bisa diterapkan,” kata Erny mengakhiri. (GR)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s