Minahasa Tenggara

2020, Pasar dan Plaza Ratahan Dikelola Profesional oleh Perusahaan Daerah

Ratahan – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH didampingi Wakil Bupati Drs Jocke Legi dan Ketua DPRD Mitra Marty Ole beserta jajaran Pemkab Mitra lainnya memantau aktifitas di pusat ekonomi Mitra yaitu Plaza Ratahan dan Pasar Ratahan, pada Senin (20/01/2020).

Usai kegiatan Bupati JS mengatakan pengelolaan pasar itu akan dilakukan secara professional per 1 Februari 2020 oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

“Jadi agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh Perindag, dengan segala keterbatasan dan aturan, maka sekarang sepenuhnya per tanggal 1 Februari 2020 pasar akan dikelola PD Pasar,” ujar Sumendap.

Hasil pantauan dari Bupati Sumendap, ada keluhan dari para penjual pakaian. Pemerintah membuka diri sepenuhnya terhadap keluhan tersebut. Bupati berjanji akan menangani keluhan warga selama masih bisa dijangkau.

“ Kalau tidak, silakan saja sampaikan kepada DPRD Mitra. Yang menyangkut masalah tentang Cakar Bongkar (Cabo) atau lain sebagainya, silakan saja ke Ketua DPRD Mitra. Kalau saya sendiri ‘welcome’ berkaitan dengan protes-protes dan kebijakan itu semua,” ungkap Sumendap.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Mitra Marty Ole mengatakan produk pakaian bekas pakai atau cabo tidak boleh ada di kawasan pasar. Diperbolehkan asal berada jauh 200 meter dari lokasi pasar itu.

“Apalagi ini ‘kan menjual barang-barang pakaian bekas. Jadi harus berada jauh dari pasar, dengan radius 200 meter dari Plaza Ratahan,”

Pihaknya mengimbau warga untuk memanfaatkan keterbukaan informasi dengan melayangkan surat pengaduan ke DPRD Mitra agar bisa ditindak-lanjuti.

“Sebagai wakil rakyat yang ada di Kabupaten Mitra, kami pastikan akan menerima akan keluhan dari masyarakat sesuai dengan prosedur. Menyurat ke DPRD dipastikan akab kami tindak lanjutinya,” kata Ole.

Sementara terkait pajak yang akan dikenakan di pasar, pihaknya akan merevisi Perda tersebut. “Akan direvisi tentang tagihan-tagihan yang ada, kami akan menunggu dari Esekutif untuk mengusulkan,”

“Mengenai pajak dan tagihan-tagihan lainnya, semua sudah ada di Bapemperda (DPRD) untuk tahun ini dan akan di revisi pada tahun ini. Pasalnya, Perda yang diusul kan sudah dari dua tahun lalu. Kami menunggu dari dinas terkait tentang revisi dan kita akan coba untuk meninjau kembali,” tandas Ole. (VictoryTB)

Categories: Minahasa Tenggara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s