Bitung

BI Sulut Kukuhkan Tim TP2DD Kota Bitung

SULUTNEWSTV.com, BITUNG – Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara mengadakan kegiatan Penandatanganan Surat Keputusan (SK) dan Pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Bitung.

Kepala Kpw BI Arbonas Hutabarat mengatakan tujuan dikukuhkannya tim ini adalah untuk mendorong akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholders) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“TP2DD dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi,” sebut Arbonas.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara juga mengadakan kegiatan Webinar di Zoom Meeting dengan tema Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bank Sulut Go, dan Bank Indonesia.

Untuk mendukung digitalisasi pembayaran di Kota Bitung, KPw BI Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yaitu berupa dukungan digitalisasi pada masyarakat Perikanan di TPI Higienis (Pasar Ikan) Kota Bitung, transaksi yang dilakukan antara oleh pedagang pasar ikan dan pembeli menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS).

Menunjuk Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Satuan
Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional, Pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara para pihak dalam rangka mempercepat penerapan dan perluasan elektronifikasi pemerintah daerah baik lingkup pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Terdapat tiga manfaat dengan percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Pertama, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dan inklusivitas ekonomi di pusat daerah, serta pemerataan kesejahteraan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Ketiga, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital. Pendataan ETP yang akurat dan terintegrasi, membantu untuk mendorong berbagai Program Pemerintah meliputi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Bantuan Sosial (Bansos), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Di tengah semakin tingginya kebutuhan Pemda untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemda dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance, Pemerintah dan BI terus mendukung program ETP sebagai upaya mewujudkan hal tersebut,” jelasnya sembari menambah hal ini tidak saja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan, namun di sisi masyarakat juga meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran.(gabby)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s