Minahasa Selatan

Perubahan Kebijakan PMD Minsel, Diapresiasi Sejumlah Kuntua dan Perangkat Desa

Minsel, Sulutnewstv.com – Program kebijakan, Bupati Frangky Donni Wongkar SH dan wakil Bupati Petra Yanny Rembang, M.Th mendapat pengakuan sekaligus dukungan, sejumlah elemen masyarakat.

Dinilai membaik selaras dengan mekanisme. Realisasi visi dan misi semakin nyata. Gebrakan perubahan, bukan slogan belaka, melainkan fakta.

Setelah sejumlah program yang menjadi visi dan misi, secara bertahap berhasil di implementasikan. Kali ini, giliran berbagai kebijakan di lakukan perubahan.

Halnya, kebijakan evaluasi rancangan  peraturan desa (R moamperdes) dan Anggaran pendapatan dan belanja desa ( Apebedes) di dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Kebijakan baru, evaluasi Ramperdes, Apebedes untuk tahun anggaran 2022 di laksanakan pada bulan Desember 2021. Sebelumnya, setiap kegiatan evaluasi nanti berlangsung  pada bulan Maret atau April tahun anggaran berjalan.

Perubahan kebijakan tersebut, mendapat respon positif sekaligus apresiasi pihak perangkat desa, hukum tua, BPD serta anggota  Dewan Minsel.

Leon Walukow, seketaris Desa Pungkol, Kecamatan Tatapaan, menyatakan kebijakan evaluasi Perdes dan Apebedes, saat ini mengalami kemajuan.

Kami pihak pengelolah administrasi di desa, sangat setuju kebijakan seperti ini,  fakta sebuah perubahan, benar di realisasikan.

Ini sangat berdampak bagi kami. Kedepan untuk melakukan pengelolaan DD. Pasti lancar dan tepat waktu. Kami sangat mendukung. Salut, untuk dinas PMD,” ucapnya.

Sembari mengkisahkan, kalau pengelolaan administrasi DD tahun lalu, khususnya  proses evaluasi Rameperdes dan Apebedes, mengalami kererlambatan tak heran, tuaian permasalahan sering mewarnai,  ketika merealisasi DD.

Senada, hukum tua desa Poigar I Joudi Lengkong, kepada media, menjelaskan ini akan meminilisasi terjadi permasalahan. Kemudian pengelolaanya pasti tepat sasaran. Kami apresiasi kepada, bupati FDW dan wakil bupati PYR, atas Kebijakan perubahan ini.

Ketua BPD Desa Poigar II, Ari Toloh nenuturkan, kebijakan perubahan ini berimplikasi pada mengatasi gesekan antara BPD dan Prades .

Sebab, waktu untuk membahas sangat panjang, ini membuka ruang yang cukup untuk berdialog dalam mengimplementasikan dana desa.

Hal menarik di sampaikan anggota dewan Minsel, pentolan Partai Golkar, Roby Sangkoy, ketika di temui Sangkoy, menyatakan dukungannya atas perubahan kebijakan yang di implementasikan, dinas PMD, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Evaluasi  Rancangan peraturan desa  Apebedes dalam pengelolaan oencairan dana desa.

“Bagi saya, kalau kebijakannya sesuai dengan mekanisme, itu sangat baik. Kan itu yang kami teriak selama ini,” ucap Sangkoy.

Sementara, terkait perubahan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan evaluasi Ramperdes, Apebedes pengelolaan dana desa, kepalah dinas PMD. melalui kepalah bidang pembangunan, Ewin Tampi menjelaskan, itu sesuai amanat Permendagri Tahun 2018.

Yang di instruksi pimpinan dalam hal ini, bupati FDW dan wakil bupati PYR. untuk di tindaklanjuti.

“Kami berharap kepada perangkat desa, Hukum Tua dan Sekdes, harus dapat menyesuaikan. Kemudian, lengkapi segalah berkas persyaratan, untuk di lakukan evaluasi, yang berlangsung sejak bualan Desember 2021,”tutup, Tampi.

“Apresiasi serta dukungan yang di sampaikan itu, menjadi motivasi bagi kami, untuk melakukan lebih semangat dalam melaksanakan tugas serta tetap konsisten melakukan perubahan,” pungkas Tampi. (Christian)

Categories: Minahasa Selatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s