Ekonomi & Bisnis

BI Gelar Capacity Bulding G20, NSIF dan Road to Pleno ISEI 2022 di Manado

SULUTNEWSTV.com, MANADO – Untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan isu-isu strategis G-20 serta membangun persepsi positif dan antusiasme untuk mendukung kesuksesan Presidensi Indonesia di tahun 2022.

Bank Indonesia bekerjasama dengan kalangan akademisi, pelaku usaha, dan tentunya pemerintah setempat dalam hal ini di Kota Manado Sulawesi Utara, menggelar 3 agenda penting.

Kegiatan berlangsung di Novotel Grand Kawanua International City Manado, Senin(15/8/2022).

Pertama Capacity Building G20. Dikatakan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo program Capacity Building ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan isu-isu strategis G-20 serta membangun persepsi positif dan antusiasme untuk mendukung kesuksesan Presidensi Indonesia di tahun 2022.

Program ini sendiri dilaksanakan di 8 kota di seluruh Indonesia, antara lain Medan, Makassar, Semarang, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Manado, dan Mataram.

Selain Capacity Building G20, dirinya juga menyebut kegiatan ini disinergikan dengan penyelenggaraan North Sulawesi Investment Forum (NSIF) dan Road to Pleno ISEI 2022.

“Dengan harapan, kegiatan ini dapat meningkatkan animo dan awareness publik yang lebih luas terhadap isu yang diangkat,” ungkapnya.

Menurutnya, Bank Indonesia juga melihat bahwa kegiatan ini memiliki urgensi dalam rangka berbagi informasi dan menyelaraskan pandangan mengenai inisiatif-inisiatif yang telah dan akan dilakukan oleh para pemangku kebijakan.

“Termasuk Bank Indonesia, dalam mendukung implementasi agenda-agenda Presidensi G20 yang memiliki relevansi erat dengan strategi pembangunan ekonomi setempat,” katanya.

Sesuai dengan tema Presidensi G20 Indonesia 2022 adalah ‘Recover Together, Recover Stronger’. Dirinya menjelaskan melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

“Pemerintah dalam hal ini telah mengidentifikasi 3 agenda utama dalam rangka mewujudkan G20 concrete collaboration tersebut, yakni Global Healh Architecture, mencakup upaya mengatasi pandemi dan meningkatkan resiliensi terhadap potensi health issues ke depannya. Kedua, Digital transformation, mencakup pemanfaatkan ekonomi digital untuk mendorong inklusivitas, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan pemuda. Dan ketiga Energy transition atau transisi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan, mencakup berbagai area dalam mewujudkan sustainable development goals terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan,” sebutnya.

Ketiga area utama tersebut, katanya lantas diturunkan menjadi pilar-pilar strategis dan nilai inti dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu Memperkuat lingkungan kemitraan, Mendorong produktivitas, Meningkatkan ketahanan dan stabilitas, Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif dan Kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.

“Berdasarkan tema dan pilar tersebut, Indonesia mengusung 6 Agenda Prioritas Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, dengan fokus dan gambaran ouput yang akan dihasilan, antara lain mencakup, Exit Strategy to Support Recovery membahas bagaimana G20 melindungi negara- negara yang masih menuju pemulihan ekonomi  dari efek limpahan exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih  ekonominya. Kedua, Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth. Mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjan, sektor RT, korporasi, dan keuangan. Ketiga, Payment System in Digital Era. Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC). Keempat Sustainable Finance. Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan). Kelima Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance; Open banking untuk produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas. dan International Taxation: Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting
Bapak – Ibu yang berbahagia,” sebutnya.

“Keenam agenda prioritas yang diusung oleh jalur keuangan tersebut mungkin sebagian diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang tengah menjadi fokus kebijakan pembangunan pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara, misalnya terkait penanganan scarring effect pada beberapa industri utama dan UMKM di daerah, kemudian akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi pemda dan kemudahan alat pembayaran bagi masyarakat, dan seterusnya. Namun, sejalan dengan topik North Sulawesi Investment Forum pagi ini, perkenakan saya lebih menghigh-light isu mengenai Sustainable Finance,” sambungnya.

Sustainable Finance lanjutnya merupakan isu yang pembahasannya terus menghangat dari waktu ke waktu, tidak hanya karena targetnya yang oleh sebagian negara anggota G20 dianggap cukup ambisius, tetapi juga urgensi untuk melaksanakan komitmen dalam pengendalian kerusakan iklim karena adanya kemungkinan dampak yang lebih parah kepada kehidupan sosial dan perekonomian bila tidak segera ditangani lebih lanjut.

“Bagi banyak negara, terutama yang bergantung pada energi berbasis fosil seperti halnya Indonesia, kita memahami betul bahwa tindakan mitigasi perubahan iklim bukanlah langkah yang mudah, karena ketergantungan kita yang tinggi kepada sumber energi dan ekspor komoditas mineral. Meski demikian, ke depan tuntutan global atas penerapan standard ekonomi hijau dan keuangan berlanjutan akan semakin tinggi, dan bagi negara yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut akan terekspos beberapa tantangan baru, sebagai contoh tambahan pajak karbon untuk produk ekspor dan pengenaan biaya modal yang lebih mahal bagi entitas industri yang tinggi karbon,” ungkapnya.

Di sisi lain, menurutnya perubahan iklim juga membawa risiko tersendiri secara makro bagi perekonomian. Kenaikan emisi karbon telah mendorong kenaikan suhu bumi sehingga menyebabkan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan.

“Posisi geografis Indonesia dengan kepulauan yang terletak di ‘ring of fire’, mengakibatkan Indonesia terekspos risiko perubahan iklim yang lebih tinggi jika dibandingkan banyak negara lain. Saat ini, biaya akibat cuaca ekstrim di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp100 Triliun per tahun. Biaya ini diprakirakan akan terus tumbuh secara eksponensial akibat semakin ekstrimnya cuaca dimasa depan. Apabila kita tidak melakukan tambahan aksi mitigasi, biaya akibat cuaca ekstrim pada 2050 diprakirakan dapat mencapai 40 persen dari PDB,” tambahnya.

Guna mengantisipasi berbagai tantangan dan pemasalahan tersebut, para pemangku kepentingan perlu mengidentifikasi lebih lanjut potensi investasi hijau untuk sektor-sektor ekonomi yang potensial di daerah, serta sektor eksisting lainnya untuk bertransisi menuju ekonomi hijau.

“Dalam hal ini otoritas dan pelaku pasar keuangan telah mengembangkan berbagai pendekatan dan alat untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyelaraskan investasi berkelanjutan yang berorientasi pada proyek-proyek hijau untuk dipedomani, baik itu dalam bentuk taksonomi keuangan hijau, maupun kalkulator jejak karbon nasional. Bank Indonesia dalam hal ini telah aktif melakukan inisiatif hijau sejak sepuluh tahun yang lalu. Inisiatif ini dilakukan Bank Indonesia dengan bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri khususnya Kementerian dan Otoritas seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), OJK, hingga beberapa forum keuangan hijau di luar negeri seperti Network for Greening Financial System (NGFS). Pada inisiatif kebijakan, Bank Indonesia telah menerbitkan kebijakan Green LTV bagi properti dan kendaraan berwawasan lingkungan. Sementara itu, pada sisi internal BI melakukan inisiatif seperti pengalokasian investasi berkelanjutan dalam bentuk penempatan portofolio cadangan devisa hijau,” jelasnya sembari menambah Bank Indonesia akan melanjutkan penguatan kebijakan keuangan hijau yang salah satunya ditujukan untuk memitigasi risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Penguatanpenguatan akan dilakukan antara lain melalui kebijakan makroprudensial, pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif, hingga transformasi kelembagaan Bank Indonesia yang keseluruhannya memperhatikan lingkungan.

Adapun dalam penguatan dan implementasinya, Bank Indonesia akan terus bersinergi dan melakukan koordinasi erat dengan KSSK, Kementerian/Lembaga, dan stakeholders terkait.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan bahwa dalam upaya percepatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur dasar pengembangan KEK.

“Termasuk di dalamnya ketersediaan energi listrik, air bersih dan sanitasi, baik di Bitung, Likupang maupun Kawasan Industri Mongondow (Kimong),” kata Gubernur Olly.

Khusus untuk ketersediaan energi listrik, Gubernur mengungkapkan bahwa dirinya kerap ditanyakan oleh para investor terkait ketersediaan energi.

“Sambungan listrik kita di Sulut nyambung dengan Gorontalo, karena itu investasi kita berdampak juga dengan ketersediaan jaringan di Gorontalo,” ungkapnya.

Olly juga mengajak seluruh pihak mulai dari pelaku usaha, stakeholder pembangunan, serta para investor untuk kedepannya dapat terus bersinergi, bahu membahu, serta melangkah bersama mencapai tujuan dalam meningkatkan investasi di Sulut.

“Termasuk Kadin, Apindo, Akademisi, LSM, harapan kami dapat bekerja sama dengan Pemprov Sulut dalam rangka meningkatkan investasi di Sulut,” tukasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Nurul Ichwan bersama jajaran, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Pj Sekdaprov Sulut Praseno Hadi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut Arbonas Hutabarat, para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sulut, serta para pelaku usaha dan stakeholder terkait.(*/gabby)

Categories: Ekonomi & Bisnis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s