SULUTNEWSTV.com, MANADO – Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Utara, Stefanus BAN Liow (SBANL), menggelar Sarasehan Kebangsaan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran, fungsi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD RI Sulawesi Utara, Manado, Senin (9/11/2026), ini menjadi ruang edukasi kebangsaan sekaligus dialog antara perspektif kelembagaan dan akademisi terkait posisi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, sarasehan tersebut diprakarsai SBANL dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI.
Dalam pemaparannya, Stefanus menekankan pentingnya masyarakat memahami perubahan kedudukan dan kewenangan MPR setelah reformasi. Menurutnya, perubahan sistem ketatanegaraan telah menempatkan MPR sejajar dengan tujuh lembaga negara lainnya, berbeda dengan masa Orde Baru ketika MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.
“Ketika reformasi, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih secara langsung Presiden atau menyusun amandemen. Tetapi MPR RI kedudukannya saat ini sama dengan tujuh lembaga negara lainnya,” ungkap Stefanus.
Ia menjelaskan, MPR saat ini beranggotakan 732 orang yang terdiri dari unsur DPR RI dan DPD RI. Meski mengalami perubahan kedudukan, MPR tetap memiliki kewenangan konstitusional, termasuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden serta menyosialisasikan ketetapan MPR dan Empat Pilar Kebangsaan.
Stefanus juga menegaskan bahwa perubahan UUD 1945 memiliki batasan berdasarkan konsensus kebangsaan, yakni tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Diskusi yang dipandu wartawan senior Deasy Holung ini turut menghadirkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado sebagai narasumber untuk memberikan perspektif akademis.
Melalui sarasehan ini, SBANL berharap pemahaman masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan semakin meningkat. Edukasi mengenai MPR dinilai penting agar masyarakat tidak hanya mengenal lembaganya, tetapi juga memahami fungsi dan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjaga demokrasi, persatuan bangsa dan kedaulatan rakyat.(*/gabby)
