MINAHASA – Mantan Pejabat Hukum Tua Desa Wineru, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa berinisial HS alias Eman, resmi dilaporkan oleh perwakilan sebagian masyarakat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa pada Kamis (1/10/2026) siang.
MINAHASA – Mantan Pejabat Hukum Tua Desa Wineru, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa berinisial HS alias Eman, resmi dilaporkan oleh perwakilan sebagian masyarakat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa pada Kamis (1/10/2026) siang.
Laporan ini dilayangkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang selama masa jabatannya.
Perwakilan masyarakat menyampaikan sedikitnya tiga poin laporan krusial kepada pihak kejaksaan yang mencakup penggelapan anggaran berbagai program desa, antara lain:
- Dugaan Korupsi Dana Ketahanan Pangan (2025):
Dugaan penggelapan anggaran bantuan Ketahanan Pangan Hewan berupa pengadaan bibit babi dengan estimasi kerugian mencapai kurang lebih Rp120.000.000. - Dugaan Penyalahgunaan Program Bedah Rumah (2024):
Dugaan penyelewengan bantuan Sosial Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) anggaran Tahun 2024 yang tidak disalurkan sesuai peruntukannya bagi masyarakat kurang mampu. - Dugaan Penggelapan Siltap Perangkat Desa:
Dugaan penahanan dan penggelapan hak Penghasilan Tetap (Siltap) milik 4 orang perangkat desa yang sebelumnya telah diberhentikan secara sepihak oleh HS.
Laporan masyarakat tersebut resmi diterima oleh peturgas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Minahasa.
Masyarakat berharap pihak Kejari Minahasa dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut secara transparan, profesional, dan mengusut tuntas aliran dana yang diduga telah merugikan keuangan desa serta hak-hak masyarakat Desa Wineru.
“Kami hanya menuntut hak kami sebagai masyarakat. 13 ekor bibit babi dari anggaran Ketahanan Pangan tidak tau hasilnya ke mana. Bahkan Rumah dari program RTHL milik masyarakat kurang mampu didirikan di atas halaman milik mantan pejabat sendiri dan ada beberapa bulan gaji atau Hak Penghasilan Tetap (Siltap) empat perangkat Desa tidak diberikan,” jelas beberapa Masyarakat usai membuat laporan di Kejari Minahasa.
Masyarakat berharap kalau memang terbukti melakukan korupsi, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kami siap memberikan keterangan lanjut kepada kejaksaan. Ini hak masyarakat, jangan bodohi masyarakat dengan janji palsu,” tambah mereka. (*)
















