SULUTNEWSTV.com, MANADO – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Bincang Media SENJA (SinErgi daN Jalin Komunikasi Bersama MediA) yang digelar TPID Sulawesi Utara, Kamis (12/11/2026), sebagai bagian dari penguatan komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto, menyampaikan bahwa peningkatan tekanan inflasi pada September dan Oktober 2026 terutama dipengaruhi oleh komoditas pangan bergejolak (volatile food), khususnya cabai rawit, seiring dinamika pasokan dan kondisi cuaca.
“BI bersama TPID Sulawesi Utara terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” katanya.
Upaya itu dilakukan melalui intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), peningkatan produktivitas pertanian melalui Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan dukungan sarana produksi, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), penguatan neraca pangan, serta edukasi bijak belanja dan pengurangan pemborosan pangan.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara, Reza A.W. Dotulung, menjelaskan bahwa peningkatan inflasi saat ini turut dipengaruhi oleh rendahnya basis inflasi pada tahun-tahun sebelumnya (low base effect), serta dinamika harga energi dan kondisi iklim yang berdampak pada biaya produksi dan distribusi pangan.
Mempertimbangkan kondisi tersebut, Biro Perekonomian memproyeksikan inflasi Sulawesi Utara pada 2026 berada pada kisaran 5–8 persen.
Sebagai langkah antisipatif menjelang Nataru, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong gerakan menanam pangan di pekarangan, mengajak masyarakat mempersiapkan kebutuhan pangan sejak dini saat harga relatif terjangkau, serta menggalakkan Gerakan Stop Boros Pangan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan dukungan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pelaksanaan intervensi apabila diperlukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Rahel Ruth Rotinsulu, menegaskan bahwa GPM terus diperkuat untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, khususnya bagi masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga.
Pelaksanaan GPM di Sulawesi Utara diperluas dengan berbagai inovasi, antara lain GPM Harmoni yang menyasar lingkungan rumah ibadah, GPM Tematik sesuai kebutuhan dan momentum tertentu, GPM Bersubsidi, GPM Basalur berdasarkan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, serta rencana GPM Keliling untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses.
Menjelang Nataru, kolaborasi lintas instansi akan terus diperkuat agar intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, baik dari sisi wilayah, jenis komoditas, maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dari sisi produksi, perwakilan Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara, Angelique Tolu, menyampaikan bahwa penguatan produksi pangan lokal telah dilakukan melalui bantuan pengembangan padi ladang seluas 462 hektare dan program padi sawah PM AAS seluas 7.351 hektare.
Ke depan, penguatan produksi akan dilanjutkan melalui pengembangan kawasan dan mendorong penerapan pola tanam bergilir untuk menjaga kesinambungan pasokan.
Sementara itu, perwakilan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara, IPDA Donny Samel, menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah melalui penguatan produksi lokal, pemantauan harga pangan, serta pemanfaatan lahan pekarangan oleh masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga.
Melalui Bincang Media SENJA, TPID Sulawesi Utara menegaskan komitmen memperkuat pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026/2027 melalui intensifikasi GPM, FDP, pemantauan harga, serta penguatan komunikasi publik.(*/gabby)
