MINAHASA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa mengalihkan jenis penahanan tersangka Dano Refiano Warouw dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang terkait retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024, dari tahanan rumah tahanan (Rutan) menjadi tahanan kota.
Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang saat ini membutuhkan perawatan medis lanjutan. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa, Rama Eka Darma, SH, MH, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Minahasa, Tondano, Rabu (11/11/2026).
Kajari yang didampingi Kasi Intel Syaiful Arif SH MH dan Kasi Tipidsus Devis Buni Lele SH MH, menjelaskan, pada 6 November 2026, penyidik Kejari Minahasa menerima surat pemberitahuan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano terkait kondisi kesehatan tersangka Dano Refiano Warouw yang sedang sakit.
Surat tersebut dilengkapi rekomendasi dokter Lapas berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang menerangkan bahwa tersangka mengalami sejumlah gangguan kesehatan, yakni Fatty Liver Grade I atau gangguan perlemakan hati, Cholecystolithiasis atau batu empedu, kista pada ginjal kiri, serta pembesaran prostat disertai kalsifikasi yang mengharuskan tersangka menggunakan kateter.
Kondisi tersebut juga didukung rekam medis Rumah Sakit Advent Manado tertanggal 26 Maret 2026.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, penyidik kemudian membawa tersangka ke RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter mengeluarkan formulir perintah rawat inap tertanggal 6 November 2026. Selanjutnya, tersangka menjalani perawatan di rumah sakit dan penyidik menerbitkan surat perintah pembantaran penahanan sejak tanggal tersebut hingga saat konferensi pers berlangsung.
Rama Eka Darma menjelaskan, langkah tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 mengenai perawatan tahanan, serta Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur pembantaran terhadap tersangka atau terdakwa yang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit selama masa penahanan.
Lebih lanjut, pada 11 November 2026, pihak penasihat hukum tersangka mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota. Permohonan tersebut diajukan agar tersangka dapat menjalani perawatan medis lanjutan melalui poli klinik spesialis setelah keluar dari rumah sakit.
Permohonan itu turut didukung surat keterangan dokter Nomor 3334/01.03/SK/RS/XI/2026 yang ditandatangani dr. Adrew Hukom, Sp.PD.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyidik berkesimpulan untuk melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka Dano Warouw dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota, dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan yang juga menjadi roh dari KUHAP yang baru,” jelas Rama.
Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Jahya Tampemawa, SH, MH, mengatakan bahwa kliennya telah mengalami sejumlah keluhan kesehatan sejak awal tahun 2026. Bahkan, pada 26 Maret 2026, kliennya telah menjalani pemeriksaan kesehatan di salah satu rumah sakit di Manado.
Dari pemeriksaan tersebut diketahui adanya sejumlah gangguan kesehatan, di antaranya batu empedu, pembesaran prostat, dan kista pada ginjal.
Menurut Jahya, kondisi kesehatan kliennya semakin membutuhkan perhatian setelah menjalani penahanan. Salah satu keluhan yang dialami adalah kesulitan buang air kecil sehingga harus mendapatkan penanganan medis dan menggunakan kateter.
Ia mengungkapkan, meskipun kondisi kliennya saat ini telah stabil setelah menjalani perawatan di rumah sakit, masih diperlukan tindakan medis lanjutan, khususnya terhadap gangguan pembesaran prostat.
“Dari anjuran dokter, penanganan terhadap kondisi prostat harus segera dilakukan. Namun, karena terdapat beberapa gangguan kesehatan, tindakan medis perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan rekomendasi dokter,” ungkap Jahya.
Ia menambahkan, pengalihan penahanan menjadi tahanan kota akan memudahkan kliennya menjalani pemeriksaan dan pengobatan secara berkala tanpa harus berulang kali mengurus izin keluar dari Lapas maupun membutuhkan pengawalan petugas setiap kali berobat.
Dengan status tahanan kota, kliennya dapat menjalani perawatan di rumah dengan tetap mematuhi ketentuan dan batas wilayah yang ditetapkan penyidik.
Jahya juga menegaskan bahwa pengalihan jenis penahanan tersebut bukan berarti kliennya dibebaskan dari proses hukum ataupun perkara yang sedang berjalan dihentikan.
“Perlu saya tegaskan, klien kami tetap berstatus sebagai tersangka dan proses hukum tetap berjalan sesuai tahapan serta ketentuan yang berlaku. Ini hanya pengalihan jenis penahanan, bukan pembebasan dan bukan berarti perkara selesai,” tegasnya.
Ia pun meminta keluarga tersangka untuk tetap menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan pihak penyidik, terutama apabila kliennya membutuhkan pemeriksaan atau rujukan medis ke luar wilayah Tondano.
Menurutnya, seluruh ketentuan terkait status tahanan kota tetap harus dipatuhi agar proses perawatan kesehatan dapat berjalan tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung. (*Christian)
