SULUTNEWSTV.com, MANADO — Dalam rangka Hari Ulang Tahun BPR/BPRS Nasional tahun 2026, Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Dewan Komisaris dan Dewan direksi serta jajaran BPR dan BPRS yang tergabung dalam Perbarindo Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara (SulutGoMalut) menggelar kegiatan fun walk di kawasan Megamas Manado, Sabtu (23/5/2026).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SulutGo Robert HP Sianipar dalam sambutannya mengapresiasi pertumbuhan positif industri jasa keuangan. Menurut Robert, saat ini terdapat 16 BPR di Sulawesi Utara dengan kondisi yang secara umum berada dalam status pengawasan normal. Ia menyebut pertumbuhan aset BPR mencapai Rp2,5 triliun atau tumbuh sekitar 6 persen, sementara penyaluran kredit mencapai Rp1,9 triliun dengan pertumbuhan 6,8 persen. Dari total kredit tersebut, sekitar 25 persen disalurkan ke sektor UMKM.
“Saya mengapresiasi industri BPR di Sulut yang menunjukkan pertumbuhan positif. Secara umum hampir seluruhnya berada dalam status normal dan ini patut diapresiasi,” ujar Robert.
Meski demikian, Robert mengingatkan agar Perbarindo tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi juga mampu membangun solidaritas dan saling mendukung antar-BPR demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
“Kalau masyarakat enggan menyimpan dana di lembaga keuangan, tentu akan berdampak terhadap perekonomian daerah. Karena itu saya berharap seluruh BPR bisa sehat dan tetap dalam status pengawasan normal,” katanya.
OJK juga mendorong adanya kolaborasi berkelanjutan melalui pelatihan dan penguatan kapasitas, khususnya dalam pengembangan kredit produktif bagi sektor UMKM. Selain itu, Robert menyoroti pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Ia mengingatkan agar pemegang saham, direksi dan komisaris menjalankan fungsi masing-masing sesuai aturan dan tidak saling mencampuri kewenangan operasional.
“Hampir seluruh BPR yang sampai dicabut izin usahanya bukan karena bisnisnya, tetapi karena salah kelola atau miss management. Organ perusahaan harus berjalan sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.
Ia juga meminta dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sementara direksi harus memahami manajemen risiko dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam kesempatan itu, Robert turut mendorong BPR agar semakin aktif meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Menurutnya, lembaga jasa keuangan memiliki peran penting dalam menghadirkan akses keuangan formal yang mudah dijangkau masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat di daerah.
“OJK tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap BPR ikut mencerdaskan masyarakat dari sisi literasi keuangan dan memperluas akses layanan keuangan formal agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga memiliki harapan besar terhadap industri jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui pembiayaan sektor produktif dan pengembangan UMKM.(*/gabby)
