SULUTNEWSTV.com, MANADO – Persoalan sampah yang terus mencemari kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai aksi bersih pantai yang rutin dilakukan masyarakat, komunitas lingkungan, hingga pemerintah daerah, banyak pihak menilai upaya tersebut belum mampu mengatasi persoalan secara menyeluruh tanpa keterlibatan aktif pengelola kawasan, yakni Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB).
Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dinilai semakin meningkat. Berbagai kegiatan gotong royong, aksi bersih pantai, hingga edukasi pengurangan sampah plastik terus dilakukan di sejumlah pulau dalam kawasan Bunaken. Namun, volume sampah yang terus berdatangan setiap hari menunjukkan bahwa persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Camat Bunaken Kepulauan, Imanuel Mandak, mengatakan masyarakat dan pemerintah daerah selama ini telah menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Bahkan, pengangkutan sampah dari pulau-pulau menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di daratan Kota Manado dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak.
“Kesadaran masyarakat sudah cukup baik. Banyak warga yang terlibat dalam kegiatan bersih pantai maupun pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Namun persoalan sampah yang masuk ke kawasan konservasi terjadi setiap hari sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan,” kata Mandak.
Menurutnya, pemerintah kecamatan dan Pemerintah Kota Manado selama ini hanya membantu proses pembersihan dan pengangkutan sampah dari kawasan pulau. Sementara pengelolaan kawasan konservasi secara langsung merupakan kewenangan BTNB.
Mandak menegaskan aksi bersih pantai yang sering dilakukan bukan berarti seluruh tanggung jawab berada di tangan pemerintah daerah. Ia berharap pengelola kawasan konservasi dapat mengambil peran yang lebih besar dalam mencari solusi jangka panjang.
“Kami tetap membantu karena ini menyangkut lingkungan dan kepentingan masyarakat. Tetapi perlu ada langkah nyata dan berkelanjutan dari pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap kawasan konservasi,” ujarnya.
Sorotan terhadap peran BTNB muncul setelah Kepala Balai Taman Nasional Bunaken, I Ketut Catur Marbawa, menyatakan pihaknya tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan sampah karena tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi lembaga.
“Secara regulasi, penanganan sampah tidak masuk dalam tugas dan fungsi kami. Karena itu tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan tersebut,” kata Ketut yang dikutip beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari pemerhati lingkungan. Mereka menilai keterbatasan regulasi tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan persoalan sampah terus mengancam ekosistem laut Bunaken yang menjadi salah satu kawasan konservasi terpenting di Indonesia.
Sejumlah komunitas lingkungan menilai kesadaran masyarakat saja tidak cukup apabila tidak dibarengi koordinasi lintas instansi, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta program penanganan yang terukur dari pengelola kawasan.
Selama ini, berbagai aksi bersih pantai yang melibatkan masyarakat, relawan, dan organisasi lingkungan seperti No Trash Triangle Initiative (NTTI) hanya mampu mengurangi tumpukan sampah dalam jangka pendek. Sementara arus sampah yang terbawa gelombang laut maupun berasal dari aktivitas manusia terus terjadi hampir setiap hari.(*/gabby)
