SULUTNEWSTV.com, MANADO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Kepala OJK SulutGo Robert H.P. Sianipar saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah TPAKD se-Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2026 di Manado, Rabu (29/7/2026).
Dalam sambutannya, Robert mengatakan TPAKD merupakan forum koordinasi resmi yang menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan dan potensi daerah. Menurutnya, melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), TPAKD diarahkan untuk mengembangkan komoditas unggulan berbasis data, memperluas akses pembiayaan, memperkuat ekosistem keuangan inklusif, serta mendorong digitalisasi pembayaran daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“TPAKD bukan sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi motor penggerak dalam memperluas akses keuangan masyarakat melalui sinergi antara pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui Rakorwil ini kami berharap lahir langkah-langkah strategis yang mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong sektor jasa keuangan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo,” ujar Robert.
Robert turut mengapresiasi capaian TPAKD Sulawesi Utara dan Gorontalo pada TPAKD Award 2025. TPAKD Provinsi Sulawesi Utara berhasil masuk nominasi TPAKD terbaik tingkat provinsi se-Sulawesi, sementara TPAKD Kota Gorontalo menjadi nominasi terbaik tingkat kota se-Sulawesi. Ia berharap pada TPAKD Award 2026 kedua daerah tidak hanya kembali masuk nominasi, tetapi mampu meraih penghargaan melalui inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pada aspek literasi keuangan, Robert menyebut melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), di Sulawesi Utara telah dilaksanakan 115 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 90.159 peserta di 12 dari 15 kabupaten/kota. Sementara di Provinsi Gorontalo, kegiatan literasi telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota.
Di bidang inklusi keuangan, hingga 2026 jumlah rekening Simpanan Pelajar (SimPel) di Sulawesi Utara mencapai 41.061 rekening dengan nominal tabungan Rp18,38 miliar, sedangkan di Gorontalo mencapai 15.230 rekening dengan nilai tabungan Rp14,41 miliar.
Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Utara telah menjangkau 13.652 debitur dengan total pembiayaan Rp927,28 miliar, sedangkan di Gorontalo disalurkan kepada 7.021 debitur dengan nilai Rp369,36 miliar.
Meski demikian, Robert mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari pemerataan akses layanan keuangan di wilayah kepulauan, peningkatan literasi masyarakat, pengembangan produk pembiayaan yang sesuai karakteristik daerah, hingga penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi program TPAKD.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan Rakorwil TPAKD harus menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Menurutnya, pemerintah dan industri jasa keuangan harus mampu membaca kondisi di lapangan sehingga hasil rapat koordinasi benar-benar dapat diimplementasikan.
“Yang dihasilkan dari rapat koordinasi ini harus bisa kita laksanakan dengan baik, terutama soal percepatan, kemudahan akses, dan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. APBD hanya menjadi instrumen stimulan untuk membangun ekosistem ekonomi, sedangkan pengembangan selanjutnya harus didukung oleh perbankan dan industri jasa keuangan agar ekonomi masyarakat terus bergerak,” kata Gusnar.
Ia juga mengajak seluruh pihak tetap optimistis menghadapi tantangan ekonomi. “Kita tidak perlu menangis. Yang harus dilakukan adalah terus bekerja, meningkatkan kreativitas, dan melakukan apa yang bisa kita kerjakan sesuai regulasi, karena masyarakat menunggu hasil kerja kita,” tambahnya.
Mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Asisten II Bidang Perekonomian Setdaprov Sulut Jimmy Ringkuangan mengapresiasi OJK atas penyelenggaraan Rakorwil TPAKD yang dinilai menjadi momentum memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta membangun komitmen bersama dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Menurut Jimmy, strategi penguatan TPAKD harus disesuaikan dengan karakteristik daerah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.
“TPAKD harus mampu membangun komitmen bersama dalam memberikan kemudahan akses kepada pelaku usaha dan menghadirkan strategi yang sesuai dengan karakteristik Sulawesi Utara dan Gorontalo. Berbagai tantangan harus dijawab dengan solusi, bukan dikeluhkan. Negara harus hadir untuk memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat,” ujarnya. (*/gabby)
