Minahasa Utara

Penyalahgunaan Puluhan Miliar Dana Covid-19 Disoroti Aktivis Minut

MINUT – Aktivis Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Wiliam S Luntungan menaruh perhatian serius terhadap puluhan Miliar anggaran dana Covid-19 yang kini menjadi aib di Pemerintah Kabupaten Minut dengan Opini Tidak Wajar dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Aktivis yang di kenal sangat getol mengawal Aspirasi Masyarakat Minut ini mengungkapkan, dirinya sangan prihatin pasca Pemkab Minut menerima Opini Tidak Wajar yang diakibatkan oleh adanya sorotan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minut, apa lagi terkait dana Bencana Nonalam Covid-19.

“Yang menjadi perhatian saya adalah dana Bantuan Pangan 57 miliar, Alat Penanganan Covid-19 2.6 miliar dan Belanja Modal 6.1 miliar yang kemudian menjadi sorotan dari BPK, dan membuat Kabupaten Minut mendapatkan Opini Tidak Wajar,” Sorot Luntungan Rabu, (5/5).

Menyikapi hal itu, Luntungan yang juga merupakan Ketua LSM Gerakan Bela Rakyat (GEBRAK) Minut itu meminta mantan bupati Kabupaten Minut Voni Aneke Panambunan (VAP) untuk membuka suara dan membeberkan siapa saja yang “tertular” penyalahgunaan Dana Covid-19, dimana pada Tahun 2020 VAP menjabat sebagai bupati Kabupaten Minut yang harus bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan dana Covid-19.

“Saat ini sudah banyak dipanggil saksi terhadap pemeeiksaan penyalahgunaan dana covid-19. Kalau mantan bupati VAP menyebutkan nama, maka pasti akan ketahuan kepada siapa saja menerima dana covid itu, dan ini menjadi hal penting yang harus di ungkap,” Bebernya.

Tak sampai di situ, Luntungan juga menyoroti peran Legislator Kabupaten Minut sebagai perpanjangan tangan rakyat di pemerintahan yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dimana, sejak tahun 2020 di masa pemerintahan mantan bupati VAP, DPRD tidak pernah mempertanyakan hal tersebut.

“Harusnya hal seperti ini juga tidak lepas dari fungsi pengawasan legislatif. Kenapa di masa pemerintahan mantan bupati VAP tidak mempertanyakan penggunaan dana Covid-19 ataw memberikan penegasan agar pemerintah harus mengedepankan transparansi penggunaan dana covid? setelah sudah menjadi permasaalah sekarang ini, jangan hanya menjadi tanggungjawab eksekutif, tetapi juga DPRD,” tegasnya. (erg)

Categories: Minahasa Utara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s