SULUTNEWSTV.com, MANADO — DPD Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara (SulutGoMalut) memperingati Hari Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 2026 yang diperingati setiap 21 Mei.
Peringatan HUT BPR-BPRS tahun ini dikemas dalam kegiatan Fun Walk bersama yang dipusatkan di Rumah Kopi Billy dan mengelilingi kawasan Megamas Manado, Sabtu (23/5/2026).
Sekretaris DPD Perbarindo SulutGoMalut, Vecky J Palit, mengatakan kegiatan Fun Walk menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun sekaligus mempererat silaturahmi antaranggota Perbarindo.
“Fun Walk ini merupakan agenda dalam rangkaian hari ulang tahun dan juga menjadi ajang silaturahmi agar tetap solid serta saling mendukung satu dengan yang lain,” ujar Palit.
Menurutnya, soliditas antar-BPR dan BPRS menjadi penting di tengah tantangan industri jasa keuangan yang terus berkembang. Karena itu, Perbarindo terus mendorong seluruh anggota untuk saling mendukung dan memperkuat kolaborasi.
Palit menambahkan, apa yang menjadi harapan OJK terhadap BPR akan terus menjadi perhatian Perbarindo SulutGoMalut, terutama dalam menjaga kesehatan industri, memperkuat tata kelola, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan UMKM dan peningkatan layanan keuangan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SulutGo Robert HP Sianipar, mengapresiasi pertumbuhan positif industri BPR di Sulawesi Utara.
Robert menyebut saat ini terdapat 16 BPR di Sulawesi Utara dengan kondisi yang secara umum berada dalam status pengawasan normal. Total aset BPR tercatat mencapai Rp2,5 triliun atau tumbuh sekitar 6 persen, sementara penyaluran kredit mencapai Rp1,9 triliun dengan pertumbuhan 6,8 persen. Sekitar 25 persen dari total kredit tersebut disalurkan ke sektor UMKM.
“Saya mengapresiasi industri BPR di Sulut yang menunjukkan pertumbuhan positif. Secara umum hampir seluruhnya berada dalam status normal dan ini patut diapresiasi,” kata Robert.
Ia berharap Perbarindo tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi juga mampu memperkuat dukungan antaranggota demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
“Kalau masyarakat enggan menyimpan dana di lembaga keuangan, tentu akan berdampak terhadap perekonomian daerah. Karena itu saya berharap seluruh BPR bisa sehat dan tetap dalam status pengawasan normal,” ujarnya.
Robert juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Ia mengingatkan agar pemegang saham, direksi dan komisaris menjalankan fungsi masing-masing sesuai aturan tanpa saling mencampuri kewenangan operasional.
“Hampir seluruh BPR yang sampai dicabut izin usahanya bukan karena bisnisnya, tetapi karena salah kelola atau miss management. Organ perusahaan harus berjalan sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.
Selain itu, OJK terus mendorong peningkatan kapasitas industri BPR melalui berbagai pelatihan, termasuk pengembangan kredit produktif untuk sektor UMKM. Robert juga meminta seluruh BPR aktif meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“OJK tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap BPR ikut mencerdaskan masyarakat dari sisi literasi keuangan dan memperluas akses layanan keuangan formal agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir,” katanya.(*/gabby)
