MINUT – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menegaskan pentingnya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah yang mampu mengakomodasi keragaman karakteristik wilayah di Indonesia. Penilaian keberhasilan daerah dinilai tidak dapat semata-mata bertumpu pada indikator administratif dan capaian angka, tetapi harus mempertimbangkan kondisi, kapasitas, serta tantangan yang dihadapi masing-masing daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda, saat menjadi panelis dalam kegiatan Diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Kementerian Dalam Negeri itu turut mendapat dukungan dari Chandler Governance Group (CGG).
Dalam paparannya, Joune Ganda menyoroti besarnya keragaman geografis, sosial, dan ekonomi yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia. Menurutnya, perbedaan tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun instrumen pengukuran kinerja pemerintah daerah.
“Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, maupun pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi,” ujar Joune Ganda yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara.
Apkasi menyambut positif kehadiran RGSS sebagai instrumen yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, Joune menegaskan bahwa penerapan instrumen tersebut perlu dilakukan secara proporsional agar benar-benar menjadi sarana perbaikan dan pengembangan daerah.
Menurutnya, RGSS seharusnya berfungsi sebagai alat pembelajaran dan evaluasi berkelanjutan, bukan sekadar instrumen untuk memberi label daerah terbaik atau terburuk.
“RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan menentukan siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk, melainkan bagaimana seluruh daerah dapat bergerak maju bersama menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Apkasi juga menyoroti pentingnya penerapan metode perbandingan yang setara dalam proses evaluasi kinerja daerah. Setiap daerah, kata Joune, harus dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa agar hasil pengukuran lebih objektif dan relevan.
“Kabupaten kepulauan harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan, daerah perbatasan dengan daerah perbatasan, dan kawasan industri dengan kawasan industri. Kita harus membandingkan yang sebanding agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, Apkasi menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data (evidence-based policy). Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Sebagai organisasi yang mewadahi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, Apkasi berharap RGSS dapat terus dikembangkan menjadi instrumen evaluasi yang objektif, berbasis data, sekaligus memiliki perspektif yang memahami keberagaman kondisi daerah.
Dengan demikian, hasil evaluasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi pendorong penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (*Mrio/Advetorial)
