Minahasa Utara – Pengelolaan keuangan daerah yang sehat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Dalam forum strategis tersebut, Bupati Minahasa Utara (Minut) yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Joune Ganda, menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara cerdas, inovatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut Joune Ganda, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditempuh melalui berbagai inovasi tanpa membebani masyarakat dengan kebijakan yang berpotensi menambah beban ekonomi.
“Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dibangun melalui perencanaan yang matang, belanja daerah yang berkualitas, serta inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi pendapatan tanpa mengurangi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Joune Ganda.
Ia juga menekankan bahwa transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
Menurutnya, digitalisasi mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi pengelolaan anggaran, sekaligus memperkuat pengawasan sehingga dapat meminimalisasi potensi penyimpangan.
Selain itu, Joune Ganda mengingatkan bahwa penerapan prinsip good governance harus menjadi fondasi utama dalam setiap pengelolaan keuangan daerah. Dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah akan memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.
“Dengan pengelolaan keuangan yang baik, daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus melakukan berbagai pembenahan melalui digitalisasi sistem keuangan, peningkatan efektivitas belanja daerah, serta pengembangan berbagai inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan agar tetap kompetitif tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen membangun sistem pengelolaan keuangan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Inovasi menjadi kunci agar PAD terus meningkat tanpa harus membebani warga,” tegas Joune Ganda.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua APKASI yang juga Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Pertemuan ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan nasional. (*Mrio).
