Jakarta – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M.,M.Si menjadi salah satu tokoh sentral dalam audiensi APKASI bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat 24 Juli 2026.
Pertemuan ini membahas isu strategis penguatan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten dengan fokus utama pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai jalan menuju kemandirian fiskal daerah.
Audiensi dipimpin Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H serta Dr. H Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.
Dalam forum tersebut, Joune Ganda yang juga menjabat Bupati Minahasa Utara menegaskan, pentingnya pemerintah kabupaten memiliki fondasi fiskal yang kuat agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
“Optimalisasi PAD adalah strategi utama untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Tapi ini bukan hanya soal mengejar angka besar,” tegas Joune Ganda.
Ia menekankan 3 pilar penting dalam penguatan PAD:
- Akuntabel – Tata kelola keuangan harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan
- Transparan – Masyarakat tahu kemana anggaran digunakan
- Inovatif – Menggali potensi lokal secara kreatif tanpa membebani masyarakat
“Pemerintah kabupaten harus diberi ruang untuk mengoptimalkan potensi daerah secara bijaksana. Jika fondasi pengelolaannya kuat, maka kemandirian fiskal benar-benar bisa kita wujudkan,” ujar Joune di sela audiensi.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menambahkan, seluruh pemerintah kabupaten berkomitmen mendukung program prioritas nasional.
“Sinergi erat pusat dan daerah adalah kunci mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi pemaparan, DPR RI Respon Positif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dukungan lewat penguatan regulasi dan fungsi pengawasan.
“Kami pastikan kebijakan transfer dan instrumen peningkatan PAD berjalan efektif, proporsional, dan memberi manfaat nyata bagi kabupaten,” kata Dasco.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan bersama untuk memperkuat koordinasi dalam penyusunan regulasi otonomi daerah. Langkah ini diharapkan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan mendorong pembangunan daerah yang mandiri serta berpihak pada rakyat.
Dengan peran aktifnya sebagai Sekjen Apkasi, Dr. Joune Ganda terus menyuarakan kepentingan pemerintah kabupaten agar memiliki kemandirian fiskal yang kuat demi pelayanan publik yang lebih berkualitas. (*Mrio)
