SULUTNEWSTV.com, MANADO – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penyelenggaraan Capacity Building Neraca Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026, di Manado, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut, Joko Supratikto, dan dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulut Rahel R. Rotinsulu, Ketua Tim Pengelolaan Ketersediaan Pangan Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Tri Aris Indrayanto, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulut Norma Olga Frida Rega, serta Tim Ahli Gubernur Bidang Ketahanan Pangan, Energi, dan Air, Dr. Ir. Adolf Lucky Longdong dan Ir. Johan Victor Malonda.
Dalam sambutannya, Joko Supratikto mengungkapkan inflasi Sulawesi Utara pada Juli 2026 kembali berada dalam rentang sasaran nasional setelah mencatat deflasi sebesar -1,05 persen (month to month), dengan inflasi tahun berjalan mencapai 3,38 persen (year to date).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tekanan pada kelompok pangan bergejolak masih perlu diantisipasi mengingat tingginya ketergantungan Sulawesi Utara terhadap pasokan dari luar daerah.
“Komoditas seperti cabai, bawang merah, dan berbagai produk hortikultura masih rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi. Karena itu, penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui kerangka 4K dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) harus didukung oleh data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan selalu diperbarui,” kata Joko.
Ia menegaskan, penguatan Neraca Pangan Daerah menjadi salah satu instrumen penting agar pemerintah memiliki data pangan yang akurat, terkini, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Pada sesi materi, Tri Aris Indrayanto memaparkan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2026, mulai dari konsep, manfaat, mekanisme pelaporan hingga teknis perhitungan. Ia menjelaskan neraca pangan berfungsi sebagai early warning system untuk mendeteksi potensi surplus maupun defisit pangan, mengantisipasi gejolak harga, serta menentukan kebutuhan intervensi pemerintah.
Berdasarkan evaluasi 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama 14 dari 15 pemerintah kabupaten/kota telah menyusun Proyeksi Neraca Pangan. Namun, pembaruan data secara rutin setiap bulan dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah masih perlu terus ditingkatkan.
Selain itu, peserta juga mendapat pemaparan mengenai Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKAP) sebagai platform pelaporan dan pemantauan data stok pangan serta pelaku usaha guna mendukung tersedianya informasi yang akurat dan berkelanjutan.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulut, Norma Olga Frida Rega, memaparkan dukungan data statistik dalam penyusunan Neraca Pangan Strategis. Data yang disajikan meliputi produksi padi dan jagung, perkembangan inflasi pangan, hingga indikator ketahanan pangan seperti Prevalence of Undernourishment (PoU) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES).
Menurutnya, data tersebut dapat menjadi acuan dalam melihat kapasitas produksi, tingkat kecukupan pangan, tekanan harga, serta kerentanan pangan di masing-masing kabupaten dan kota sehingga mendukung penyusunan kebijakan pangan yang lebih tepat.
Kegiatan ditutup dengan komitmen seluruh Dinas Ketahanan Pangan provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Utara untuk terus memperkuat penyusunan dan pemutakhiran Neraca Pangan Daerah.
Sinergi antarlembaga diharapkan mampu menghasilkan data pangan yang semakin akurat, konsisten, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam menjaga ketahanan pangan serta stabilitas harga di Sulawesi Utara.(*/gabby)
