Minahasa- DPRD Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Minahasa, Rabu (18/11/2026), dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, SE, didampingi Wakil Ketua I Putri Pontororing dan Wakil Ketua II Adrie Kamasi, serta dihadiri jajaran anggota DPRD Minahasa.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si, Forkopimda Minahasa, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Mengawali rapat paripurna, Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, SE, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati Minahasa bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Forkopimda, serta seluruh anggota DPRD yang telah hadir dan mengambil bagian dalam agenda penting tersebut.

Menurut Franky, Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Ranperda APBD 2027 memiliki arti penting karena menjadi awal dari proses pembahasan kebijakan anggaran daerah yang akan menentukan arah program pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun mendatang.
Ia berharap pembahasan dapat dilaksanakan secara cermat, terbuka, objektif dan konstruktif dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Sementara Bupati Robby Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa atas komitmen dan kerja sama yang terus dibangun bersama pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Rapat paripurna hari ini merupakan bagian penting dari tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Ini merupakan pembahasan mengenai arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta komitmen kita dalam menentukan masa depan Kabupaten Minahasa,” ujar Bupati.
Menurutnya, pembahasan APBD harus dilakukan secara cermat, konstruktif, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pendapatan Daerah Rp1,060 Triliun
Bupati menjelaskan, penyusunan APBD Minahasa 2027 memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kebijakan anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Minahasa, yakni “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.”
Untuk tahun anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.060.471.531.493. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp124.507.679.495; Pendapatan transfer sebesar Rp911.143.248.602; dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24.820.603.396.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.076.097.354.949, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp882.612.487.452,62, belanja modal Rp48.975.982.096,38, belanja tidak terduga Rp6 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp138.508.885.400.
Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dalam rancangan APBD 2027 direncanakan sebesar Rp27,5 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11.874.176.544.
Dengan demikian, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp15.625.823.456 yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. SILPA tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp0.
Secara keseluruhan, total APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.087.971.531.493.
Bupati menegaskan bahwa angka-angka dalam APBD bukan sekadar angka administratif, melainkan di dalamnya terdapat harapan masyarakat, kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta upaya memperkuat perekonomian daerah.
“Saya berharap pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan DPRD dapat berlangsung secara terbuka, objektif dan konstruktif,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat untuk mempersiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan baik, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban agar tercipta suasana yang damai, aman dan penuh sukacita.
Bupati juga meminta kesiapan pelayanan publik, fasilitas kesehatan, sarana transportasi, serta pengamanan tempat ibadah dan pusat-pusat keramaian.
“Selain itu, perangkat daerah terkait bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta terus memantau ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, LPG dan BBM. Mengingat Minahasa telah memasuki musim penghujan, Bupati turut mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat menimbulkan berbagai risiko bencana. “Saya berharap ini bukan sekadar menjadi perhatian, tetapi benar-benar dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita kepada masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027 antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*ChT)
















