RDP Kedua Kasus Utang Warung Makan di Sekolah Rakyat Tampusu, DPRD Minahasa Desak Brantas Abipraya Tahan Dana Rp240 Juta Milik Eks Mandor

Unknown's avatar
banner 120x600

MINAHASA – Komisi II DPRD Kabupaten Minahasa mengeluarkan lima rekomendasi tegas kepada PT Brantas Abipraya–PT Gentayu, KSO, terkait persoalan tunggakan pembayaran usaha makan dan minum milik warga Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, yang hingga kini belum diselesaikan.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua yang mempertemukan warga Desa Tampusu, pihak perusahaan, serta anggota Komisi II DPRD Minahasa, Selasa (17/11/2026).

Dalam RDP tersebut, perwakilan warga, Marsel, secara tegas menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai memperlambat penyelesaian persoalan utang yang ditinggalkan Irwanto, mantan mandor sekaligus eks karyawan perusahaan yang mengoordinasikan ratusan pekerja dalam pembangunan Sekolah Rakyat.

Marsel menilai, perusahaan seharusnya mampu menghadirkan mantan karyawannya untuk memberikan penjelasan dan menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi, menurutnya, perusahaan mampu mendatangkan ratusan tenaga kerja dari luar daerah, tetapi justru kesulitan menghadirkan satu orang mantan karyawan yang menjadi kunci persoalan.

“Pokok persoalan ini ada pada mantan karyawan perusahaan tersebut. Kami sangat menyayangkan karena yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan dalam RDP ini,” ungkap Marsel.

Ia juga mengungkapkan, warga semakin terbebani karena usaha warung makan dan minum yang mereka jalankan menggunakan modal pinjaman dari perbankan. Sementara kewajiban pembayaran pinjaman kepada bank tetap berjalan, meskipun uang hasil usaha mereka belum dibayarkan.

Kondisi ini membuat warga berada dalam posisi sulit karena harus menanggung beban utang usaha yang hingga kini belum memperoleh kepastian penyelesaian.

Sementara itu, penasihat hukum warga, Justijandi Palilingan, SH, mengatakan RDP kedua ini mulai menghasilkan titik terang. Menurutnya, DPRD Minahasa telah menyampaikan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti perusahaan.

Salah satu poin penting adalah meminta perusahaan menahan sisa dana milik mantan mandor Irwanto sebesar Rp240 juta yang masih tersimpan di rekening, sehingga keberadaan dananya dapat dipantau bersama sampai persoalan selesai.

DPRD juga merekomendasikan agar pokok perkara tersebut dibawa ke ranah hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perusahaan didesak memberikan bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat Desa Tampusu, khususnya pelaku UMKM yang mengalami kerugian.

Di sisi lain, penasihat hukum warga lainnya, Erik Mingkit, menyoroti sejumlah hal yang dinilainya janggal dalam proses pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan Irwanto.

Ia menduga terdapat indikasi ketidakwajaran dalam hubungan antara perusahaan dan mantan mandor tersebut. Dugaan itu muncul setelah terungkap bahwa perusahaan menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja yang memuat klausul pencairan sisa dana sebesar Rp240 juta dalam waktu relatif singkat, meskipun perusahaan mengetahui adanya kewajiban mantan mandor kepada masyarakat yang belum diselesaikan.

Erik juga mempertanyakan keputusan perusahaan yang sebelumnya mencairkan dana sebesar Rp70 juta kepada Irwanto ketika warga sedang menuntut penyelesaian pembayaran utang.

Menurutnya, keputusan tersebut patut dipertanyakan karena masyarakat yang telah menyediakan kebutuhan makan dan minum bagi para pekerja justru masih menunggu pembayaran, sementara sebagian dana masih diberikan kepada mantan mandor yang memiliki tunggakan kepada warga.

“Kami menduga ada permainan antara pihak perusahaan dengan mantan mandor. Mengapa ketika masyarakat menuntut pembayaran, justru ada dana yang dicairkan kepada pihak mandor, sementara kewajibannya kepada warga belum diselesaikan?” tegas Erik.

Dalam RDP tersebut, pihak perusahaan menyatakan tidak dapat secara langsung membayarkan sisa dana milik mantan karyawannya kepada warga. Perusahaan beralasan langkah tersebut berpotensi menimbulkan tuntutan hukum dari mantan karyawan yang bersangkutan.

Pihak perusahaan bahkan menyarankan agar warga melaporkan Irwanto kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.

Setelah mendengarkan penjelasan seluruh pihak, Komisi II DPRD Minahasa yang dipimpin Ketua Komisi II, Okstasi Runtu, akhirnya mengeluarkan lima rekomendasi yang dinyatakan wajib ditindaklanjuti oleh perusahaan.

Lima rekomendasi tersebut yakni:

  1. Meminta perusahaan menahan seluruh sisa dana milik mantan mandor Irwanto sebesar Rp240 juta sampai persoalan dengan masyarakat Desa Tampusu diselesaikan.
  2. Mendorong agar persoalan tersebut dilanjutkan ke ranah hukum untuk memperoleh kepastian dan penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
  3. Apabila perusahaan tidak dapat menahan dana tersebut secara langsung, maka ditempuh langkah hukum agar dana dapat dijadikan dana retensi dan dititipkan melalui Pengadilan Negeri sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
  4. Mewajibkan pihak perusahaan hadir dan kooperatif dalam setiap tahapan proses hukum maupun penyelesaian sengketa utang dengan masyarakat.
  5. Meminta perusahaan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang terdampak, dengan sumber bantuan diharapkan berasal dari program CSR perusahaan.

Ketua Komisi II DPRD Minahasa, Okstasi Runtu, menegaskan rekomendasi tersebut harus menjadi perhatian serius dan dilaksanakan oleh pihak perusahaan agar persoalan yang telah berlarut-larut tidak semakin merugikan masyarakat.

RDP tersebut turut dihadiri anggota Komisi II, Robby Longkutoy, Refly Ngantung, Marvil Rawung, Liony Mongi, Sarah Dondokambey, Yanti Rotikan, Jeffrey Wakari dan Braldo Korengkeng, serta disaksikan langsung Ketua DPRD Minahasa, Franky Wolayan.

Melalui rekomendasi ini, DPRD Minahasa berharap ada langkah konkret dari perusahaan untuk memastikan penyelesaian persoalan yang dialami warga Tampusu. Sebab, masyarakat yang telah menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum para pekerja tidak seharusnya terus menanggung beban kerugian tanpa kepastian pembayaran.

Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut perusahaan terhadap rekomendasi DPRD, sekaligus upaya penyelesaian melalui jalur hukum agar hak-hak warga Desa Tampusu mendapatkan kepastian. (*ChT)

Leave a Reply